Anambas Terkini

Terkait Dana Bagi Hasil Migas, BKD Anambas Tunggu Peraturan Menteri Keuangan Keluar

Badan Keuangan Daerah (BKD) masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang dana bagi hasil migas.

Terkait Dana Bagi Hasil Migas, BKD Anambas Tunggu Peraturan Menteri Keuangan Keluar
Ilustrasi, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan penundaan pelaksanaan PMK 148/2016 tentang tarif BLBU Batam. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Badan Keuangan Daerah (BKD) masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang dana bagi hasil migas.

Azwandi Kepala Badan Keuangan Daerah mengatakan, saat ini pihaknya masih menghitung dan menunggu komposisi pendapatan untuk dimasukkan ke dalam Perubahan APBD.

Baca: Tim Teknis Dewan Kawasan Selesai Bahas Revisi PMK 148/2016, Ini Bocorannya

Baca: Darmin Tunda PMK 148, Pengusaha Masih Bingung. Ini Alasannya

Baca: Darmin Janji Libatkan Pengusaha Bahas Revisi Tarif. PMK 148

"Kami melihat lagi perubahan. Sampai saat ini PMK yang mengatur tentang migas belum keluar," ujarnya Kamis (30/8/2018).

Ia menambahkan, dari informasi yang diperoleh saat melakukan pertemuan dengan Kementrian, PMK berkemungkinan akan diterbitkan pada bulan Agustus ini.
Selain menunggu PMK dari Kementrian Keuangan, pihaknya juga berharap agar kurang bayar juga dapat dikeluarkan.

Salahsatu kurang bayar yang diharapkan bisa untuk ditransfer ke derah yakni Taskin sebesar 17 miliar rupiah dari Provinsi Kepri sejak tahun 2015 kemarin. Keuangan Pemerintah Provinsi yang dikabarkan mengalami defisit, ditengarai menjadi salahsatu faktor kurang bayar ini belum bisa ditransfer ke daerah.

"Dari sana (provinsi) mengatakan belum. Karena situasinya kan defisit juga. Kami berharap kurang bayar itu bisa dikeluarkan, berikut dengan PMK dan bisa ditransfer," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, rapat koordinasi untuk merumuskan KUA PPAS pada Perubahan APBD termasuk menyusun R-APBD murni terus dilakukan secara maraton.
Ia pun berharap, tahapan serta proses yang dilalui dapat berjalan mulus dan sesuai dengan tahapan yang ada.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini PMK keluar. Karena, selesai Perubahan APBD, langsung disibukkan dengan penyusunan dan pengesahan APBD murni tahun anggaran 2019 pada akhir tahun ini," ungkapnya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help