2.357 Koruptor Ternyata Berstatus PNS. Ini yang Akan Dilakukan BKN, KPK dan Kemenpan-RB

Data koruptor yang masih berstatus PNS itu diperoleh BKN dari penelusuran data di Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

2.357 Koruptor Ternyata Berstatus PNS. Ini yang Akan Dilakukan BKN, KPK dan Kemenpan-RB
TWITTER/BKNGOID
Sinergi bersama BKN - KPK - KemenPANRB - Kemendagri usut tuntas kasus ASN terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) atau terlibat kasus korupsi. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sebanyak 2.357 koruptor masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Padahal, perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap.

Data tersebut diungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Baca: Pelantikan Pejabat Pemko Batam, Tiga Pelaksana Tugas Resmi Menjadi Pejabat Definitif

Baca: Giliran Mata Uang Iran Melemah Terhadap Dolar AS, Sentuh Titik Terendah Sepanjang Sejarah

Baca: Hujan di Batuaji-Sagulung, Jalan Kavling Bukit Seroja Tergenang. Ini Pemicunya

Data itu diperoleh BKN dari penelusuran data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, sebanyak 317 koruptor lainnya sudah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS setelah putusan pengadilan mereka berkekuatan hukum tetap.

"Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan," ujar Bima dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Temuan ini, kata dia, berawal pada upaya BKN melaksanakan pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) tahun 2015 untuk mendapatkan data akurat, terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Dari penelusuran di PUPNS, ada sekitar 97.000 PNS yang tidak mengisi PUPNS tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran, mereka yang tidak mengisi PUPNS disebabkan berbagai hal, salah satunya terkait tindak pidana korupsi.

Menurut Bima, untuk menekan potensi kerugian negara terkait hal ini, BKN memblokir data PNS pada data kepegawaian nasional.

Selain itu, BKN juga terus melanjutkan verifikasi dan validasi data yang telah ada ataupun pada data-data baru nanti bersama instansi-instansi lainnya.

"BKN berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan pada akhir tahun ini," ujar Dia.

BKN juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih fokus dan terukur. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Data BKN, Ada 2.357 Koruptor yang Masih Berstatus PNS"
Editor: nandarson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help