Kalimantan Utara Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 3,2 Triliun, Malinau Terbesar

TRIBUNBATAM.id - Kota dan Kabupaten di Kalimantan Utara menjerit. Dana bagi hasil 2026 dipangkas hingga Rp 3,2 Triliun atau 75 persen dari tahun 2025.

Total DBH 2026 untuk provinsi, kota, dan kabupaten di Kalimantan Utara sebesar Rp 219 M.

Angka ini jauh merosot dibandingkan pagu DBH 2025 yakni sebesar Rp 627 M.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan drastis dari Rp 627 miliar menjadi Rp 219 miliar.

Kabupaten Malinau juga bernasib serupa.

Dari pagu DBH 2025 sebesar Rp  1,449.58 Miliar, pemerintah pusat memangkas menjadi Rp 319 miliar.

Artinya Malinau kehilangan Rp 1,1 Triliun.

Inilah DBH 2026 kota dan kabupaten di Kalimantan Utara

DBH merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. 

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Jenis-jenis DBH meliputi

DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau.
DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.