ANAMBAS TERKINI

Sulit Dapatkan Putusan Pengadilan, 11 ASN Anambas Tersandung Korupsi Akan Diberhentikan

terdapat sebelas PNS yang diduga terjerat tiindak pidana korupsi. Baru delapan PNS yang diusulkan proses pemberhentiannya

Sulit Dapatkan Putusan Pengadilan, 11 ASN Anambas Tersandung Korupsi Akan Diberhentikan
Istimewa
ilustrasi PNS melakukan absen fingerprint 

TRIBUN‎BATAM.id, ANAMBAS - ‎Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas akui kewalahan dalam mendapatkan salinan putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap oknum Apartur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tony Karnain, Kepala Bidang Kedisiplinan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, pihaknya bahkan harus mencari sendiri untuk bisa mendapatkan salinan putusan pengadilan itu. Padahal, salinan putusan pengadilan itu penting sebagai dasar untuk menindaklanjuti status pegawai seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang.

"Salinan putusan itu tidak ditembuskan kepada kami. Sehingga, kami harus memikirkan cara untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan tersebut," ujarnya Jumat (21/9/2018).

Tony pun sudah mendapatkan surat edaran Kementrian Dalam Negeri yang meminta agar ASN yang terlibat kasus korupsi untuk diberhentikan. Sesuai surat edaran tersebut, paling lambat proses pemberhentian dilakukan pada Desember 2018.

Saat ini, terdapat sebelas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga terjerat tiindak pidana korupsi. Dari keseluruhan jumlah itu, ‎baru delapan PNS yang diusulkan proses pemberhentiannya sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah yang mengtur tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Jumlah keseluruhan ada sebelas. Namun yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan baru delapan orang," bebernya.

Baca: Polresta Barelang Bentuk Tim Cyber Patrol untuk Mengantisipasi Berita Hoax dan Fitnah

Baca: Simpan Sabu 0,10 gram, Ibu Rumah Tangga di Tanjungpinang Ini Diamankan Polisi

Baca: Terjaring OTT, Petugas Subkon PLN Bintan Ini Terancam 4 Tahun Penjara. Ini Modusnya

‎Delapan orang yang diusulkan untuk dilakukan proses pemberhentian diantaranya Yuri Dextarius, Syariffudin, Said Moh Damrie yang tersandung kasus korupsi pengadaan BBM, service dan suku cadang Puskesmas Keliling.

Kemudian Welly Indra, Surya Dharma Putra, Effian yang tersandung kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Lalu Dr. Tajri yang tersandung kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, dan terakhir Raja Ishak yang tersandung masterplan pariwisata yang diduga fiktif.

Tony mengatakan, terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena hak keuangan yang mereka terima tiap bulannya masih diterima oleh oknum PNS yang terjerat kasus korupsi. Dari rekomendasi BPK, oknum PNS tersebut harus melakukan pengembalian.

"‎Untuk delapan orang ini, sudah kami usulkan sejak bulan November 2017 kemarin. Mereka saat ini masih berstatus sebagai pegawai di Kabupaten Kepulauan Anambas," ungkapnya.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved