BATAM TERKINI

Apindo : Jangan Dibayarkan Dulu UMSK, Tunggu Aja Kekuatan Hukum Tetap

untuk hasil bandingnya di tunggu saja, dan pembayaran UMSK untuk sementara tidak dibayarkan dulu.

Apindo : Jangan Dibayarkan Dulu UMSK, Tunggu Aja Kekuatan Hukum Tetap
hakim ptun Tanjungpinang mengabulkan gugatan pengusaha 

TRIBUNBATAM.id , BATAM-Dengan diterimanya gugatan tergadap Upah Mnimuim Sektoral Kota (UMSK) Batam, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, perusahaan tidak perlu untuk membayar upah tersebut kepada karyawan, karena belum ada kekuatan hukum tetap.

"Statusnya sekarang dimenangkan oleh pengusaha gugatannya. Apabila sejumlah perusahaan yang belum bayarkan atau menerapkan UMSK kepada karyawan, secara hukumnya perusahaan tidak perlu membayarkan dulu sampai nanti keluar keputusan yang berkekuatan hukum tetap," kata Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, Minggu (21/10/2018).

Rafki mengakui, bahwa sudah ada sebagian perusahaan yang sudah membayarkan UMSK tahun 2018.

"Bagi yang sudah membayarkan silahkan, itu kebijakan perusahaan masing-masing," terangnya.

Dia memberitahu, apabila Gubernur Kepri atau serikat pekerja mengajukan banding, untuk hasil bandingnya di tunggu saja, dan pembayaran UMSK untuk sementara tidak dibayarkan dulu.

Baca: BREAKING NEWS : Gugatan Pengusaha Dikabulkan. SK Gubernur Kepri tentang UMSK Kota Batam Dibatalkan

Baca: SK tentang UMSK Batam Tahun 2018 Dibatalkan, Gubernur Kepri Banding

Baca: UMSK Batam 2018 yang Dibatalkan Dibagi Tiga Sektor. Inilah Penggolongannya

Nanti jika dibayarkan terlebih dahulu, ketika ternyata tetap pengusaha yang menang nanti susah juga menagihnya kembali kepada karyawan.

"Sebaiknya tidak dibayarkan dulu, sampai nanti berkekuatan hukum tetap," ungkapnya.

Menurutnya, dalam penetapan UMSK sejak awal Apindo Batam memang menginginkan perundingan di tingkat Bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja di sektor masing-masing.

"Namun keinginan Apindo itu tidak bisa terlaksana karena Gubernur sudah menetapkan sendiri UMSK, entah mengacu pada apa angka-angkanya tersebut," ungkapnya.

Rafki menambahkan, untuk penetapan UMSK, Apindo juga meminta kepada Dewan Pengupahan untuk tidak lagi coba-coba menetapkan UMSK, karena bukan kewenangan Dewan Pengupahan menetapkannya.

"UMSK itu akan ditanggung oleh pengusaha disektor masing-masing, sehingga merekalah yang lebih tahu kondisi dan kemampuan membayar upah tersebut," jelasnya.(als)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved