BATAM TERKINI

Dewan Pengupahan Kota Ungkap Hasil Rapat dengan Pengusaha dan Serikat Pekerja

Dewan Pengupahan Kota Batam menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan serikat pekerja membahas UMK Batam 2019.

Dewan Pengupahan Kota Ungkap Hasil Rapat dengan Pengusaha dan Serikat Pekerja
net
Ilustrasi 

Dewan Pengupahan Kota Ungkap Hasil Rapat dengan Pengusaha dan Serikat Pekerja

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan serikat pekerja membahas Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2019.

"Pada rapat yang digelar saat ini membahas tentang surat edaran Menteri terkait penetapan Umk 2019, masih sebatas itu saja,"terang Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Batam, Bambang Satriawan, Kamis (25/10/2018).

Baca: Mulai 2019, Dishub Batam Bakal Terapkan e Parking. Begini Cara Pakai Aplikasinya

Baca: Tingkatkan Pendapatan Pajak, Pemko Batam Sudah Pasang 260 Tapping Box

Baca: Berharap Naik 20 Persen, Puluhan Anggota Aliansi Serikat Pekerja Kawal Rapat UMK 2019

Baca: Gelar Razia Gabungan, Dishub Kota Batam Amankan 30 Kendaraan Belum Uji KIR

Perundingan hari ini juga menindaklanjuti surat Gubernur Kepri untuk segera menyampaikan usulan penetapan UMK 2019 mengalami kenaikan 8,03 persen sudah dapat ditentukan paling lambat 10 November 2018.

Namun pada perundingan saat ini masih belum membahas lebih dalam, tetapi masih untuk menindaklanjuti dan memahami daripada isi dan item-item surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI.

"Jadi belum ada penetapan khusus, masih dalam konteks untuk memahami daripada item-item surat ederan Menteri itu tadi," terangnya.

Sementara itu, saat disinggung apakah tuntutan serikat pekerja terhadap kenaikan UMK 2019 sebesar 20 persen dibahas pada rapat saat ini, Bambang menjelaskan belum ada pembahasan terkait hal itu pada rapat yang digelar hari ini.

Jadi untuk membahas itu akan ada rapat berikutnya yang nantinya akan digelar untuk menyikapi tuntutan UMK 2019 dari serikat pekerja.

"Intinya pembahasannya masih seputaran surat edaran Menteri, baik itu bagaimana rujukannya, aturannya, perhitungannya. Masih sebatas itu yang dibahas dengan Pengusaha, Serikat Pekerja dan DPK hari ini," katanya. (*)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved