BATAM TERKINI

Penghapusan Denda PBB Berdampak ke Masyarakat. Pemko Bisa Tambah Wajib Pajak Baru

Membebaskan denda administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) akan menjadi motivasi masyarakat untuk berlomba-lomba mengurus pembayaran PBB.

Penghapusan Denda PBB Berdampak ke Masyarakat. Pemko Bisa Tambah Wajib Pajak Baru
tribunnews batam/purwoko
Para wajib pajak PBB tetap sabar menunggu sistem normal kembali di Bank Riau Kepri Capem Lubuk Baja, di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/8) siang. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Membebaskan denda administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) akan menjadi motivasi masyarakat untuk berlomba-lomba mengurus pembayaran PBB. Begitu juga dengan wajib pajak lainnya yang belum memiliki NOP, dengan melihat dendanya sudah dihapus tentu akan mendaftarkan objek pajaknya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Sukaryo, mengatakan kebijakan penghapusan denda PBB akan menjadi peluang untuk menambah Nomor Objek Pajak (NOP) baru. Hal ini nantinya akan berimbas terhadap peluang pemerintah di dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.

"Kebijakan ini sangat tepat. Walaupun terlambat," kata Sukaryo, Minggu (18/11).

Diakuinya di daerah Kaveling Siap Bangun (KSB) ada ratusan ribu unit jumlah wajib pajak yang belum memiliki NOP. Oleh sebab itulah lanjutnya, perlu sosialisasi Badan Pengelolaan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk menyampaikan ke masyarakat.

Efeknya masyarakatpun menjadi paham untuk membayar PBB. Begitu pun dengan NOP tertunggak akan termotivasi menyelesaikan kewajibannya

"Apabila dengan pembebasan denda tersebut memotivasi mereka untuk mendaftarkan NOP. Berapa PAD yang bisa didapatkan oleh Pemko Batam," ujarnya

Sementara itu, Kepala BP2RD Raja Azmansyah mengakui penghapusan denda sudah tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Batam terkait penghapusan denda pajak PBB P2 terhitung sejak 8 November lalu.

Dimana dalam surat keputusan ini menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan pembebasan sanksi
administrasi berupa penghapusan denda PBB terhutang wajib pajak periode 1994 sampai 2017. Keputusan ini berlaku selama 30 hari terhitung sejak surat keputusan ini ditanda tangani.

Adapun jumlah denda PBB yang terhitung di BP2RD Kota Batam sebesar Rp 19 miliar. Di mana pokok pajak periode 2004-2017 sebesar Rp 194 miliar yang belum tertagih oleh Pemko
Batam.

"Jadi hanya dendanya yang dihapuskan. Pokoknya tetap harus dibayar. Nilai keseluruhan Rp 194 miliar. Kita lihat bagaimana respon masyarakat selama 30 hari ini," ujarnya.

Raja menambahkan, jumlah objek pajak yang menunggak ini ratusan WP. Dan yang paling terbanyak adalah perumahan warga dan tanah terlantar. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved