KARIMUN TERKINI

Balon Udara di Bawah Kapal Meledak, PT MOS Tidak Ikutkan Pekerja Sebagai Peserta BPJS

PT Multi Ocean Shipyard (MOS), Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, ternyata tidak melindungi para pekerjanya dengan BPJS Kesehatan ataupun BPJS

Balon Udara di Bawah Kapal Meledak, PT MOS Tidak Ikutkan Pekerja Sebagai Peserta BPJS
TRIBUNBATAM.id/ELHADIF PUTRA
Para pekerja PT MOS yang menjadi korban kecelakaan kerja saat berada di RSUD Muhammad Sani, Karimun 

Balon Udara di Bawah Kapal Meledak, PT MOS Tidak Ikutkan Pekerja Sebagai Peserta BPJS

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN-PT Multi Ocean Shipyard (MOS), Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, ternyata tidak melindungi para pekerjanya dengan BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini diketahui setelah kejadian meledaknya balon udara karet (Marine Rubber Airbag) pada Sabtu (15/11) sore, yang membuat puluhan pekerjanya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani karena menjadi korban

Baca: Balon Udara di Bawah Kapal Meledak, Puluhan Pekerja PT MOS Dilarikan ke RSUD Karimun

"Sejak masuk kerja di sini tidak ada BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan," kata seorang pekerja PT MOS di RSUD Muhammad Sani yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi tersebut pernah dilaporkan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Karimun. Namun hingga terjadinya kecelakaan kerja pada Sabtu sore, para pekerja tetap tidak mendapatkan perlindungan BPJS.

Baca: Kasus Plat Baja Jembatan Dompak Jalan di Tempat, Polisi Tunggu Bukti dan Fakta Tetapkan Tersangka

"Kita pernah sampaikan ke perusahaan dan Disnaker tak ada respon sampai sekarang. Kalau sudah terjadi seperti ini ditanggung siapa? Kalau ada cacat karena kecelakaan kerja kita juga tidak mau bagaimana?," ungkap pekerja itu lagi.

Disampaikan seorang pekerja lain, resiko kerja di perusahaan galangan cukup tinggi. Namun dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang, para pekerja banyak yang memilih diam.

"Kerja sekarang susah. Mau tak mau tetap kerja walau tanpa BPJS," ujarnya.

Baca: Nurdin : Jadilah Pemenang dalam Era Digital, Lulusan Uniba Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi III DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani yang turun ke RSUD Muhammad Sani mengatakan hal tersebut merupakan permasalahan yang serius.

Karena menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, setiap perusahaan atau badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta.

"Ini semua karyawan yang saya tanya menjawab bahwa mereka tidak mempunyai BPJS. Ini harus jadi perhatian serius Disnaker," tegasnya.

Nyimas menyampaikan pihaknya akan memanggil manejemen perusahaan. Ia juga menyebutkan akan mengawal permasalahan tersebut.

"Kita akansegera panggil manajemennya untuk menjelaskan terkait permasalahan ini. Kita juga akan mengawal bagaimana tindak lanjut perusahaan dalam penanganan masalah ini sampai para pekerja yang terkena musibah sembuh," katanya.(ayf)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved