KARIMUN TERKINI

Laka Kerja di PT MOS. Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis Segera Laporkan Manajemen ke Penyidik

Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis bereaksi keras atas terulangnya kecelakaan kerja di PT MOS Karimun

Laka Kerja di PT MOS. Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis Segera Laporkan Manajemen ke Penyidik
Tribun Batam
Kader dan simaptisan Partai Hanura Menyambut Ketua DPD Kepri yang baru Bakti Lubis di Bandara Hang Nadim 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN – Kasus kecelakaan kerja di PT Multi Ocean Shipyard (MOS) yang menciderai 23 pekerja pada Sabtu (24/11/2018) sore, mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis SH, MH.

Bakti mencurigai perusahaan shipyard di Desa Parit Lapis, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral itu telah melakukan pelanggaran pidana.

Hal itu dikatakan Bakti mengingat 12 orang dari 23 pekerja yang menjadi korban diketahui tidak didaftarkan pihak perusahaan ke dalam program perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan.

“Informasi yang saya terima, 12 dari 23 pekerja yang menjadi korban laka kerja itu tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Saya curiga, itu baru yang diketahui saja. Kita prihatin dengan kasus ini,” kata Bakti Lubis kepada TribunBatam.id, Senin (26/11/2018).

Baca: Polisi Simpulkan Murni Lakakerja di Tambang Bauksit

Baca: Laka Lantas Bukan Laka Kerja, Rafiq Imbau Pekerja Karimun Tidak Ngebut di Jalanan

Baca: Tak ada Ambulance, Korban Laka Kerja Ditandu Rekannya dari Pelabuhan Sekupang

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu meminta penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan serius lewat kasus kecelakaan kerja itu.

Bakti menyebut kasus laka kerja di perusahaan asal Medan itu bukan yang pertama kali terjadi.

Bakti menduga selain minimnya sistem pengamanan atau safety kerja di perusahaan tersebut , PT MOS dikatakannya juga diduga menerapkan sistem pembayaran hak-hak karyawannya di luar ketentuan yang benar sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Bakti Lubis juga menegaskan bahwa ia akan segera berkoordinasi kepada pihak kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri serta Kabupaten Karimun sekaligus memberikan surat resmi agar permasalahan itu dilakukan penyelidikan serius.

Bakti Lubis mengharapkan kasus kecelakaan serius tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelidikan teman-teman kepolisian terhadap dugaan kuat sejumlah pelanggaran pidana yang berlangsung di dalam perusahaan galangan kapal besutan Hartono.                                

“Informasi minimnya safety kerja dan sistem pembayaran hak- hak karyawan di luar ketentuan oleh PT MOS itu sudah menjadi rahasia umum di Karimun, bahkan dugaan kuat pidana lingkungan dan pajak timbunan serta adanya indikasi penyalahgunaan lahan pemda yang dikerjasamakan pemerintah dengan perusahaan tersebut pernah mencuat,” kata Bakti Lubis.

Untuk itu menurut Bakti Lubis, pihaknya akan mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada kepolisian melakukan penyelidikan serius terhadap perusahaan tersebut nantinya.

“Dalam waktu dekat saya akan berikan bukti-bukti dugaan pidana yang terjadi di PT MOS kepada teman-teman penyidik dan kita harapkan nantinya bisa menjadi petunjuk awal terhadap sejumlah dugaaan pidana yang terjadi di perusahaan itu. Juga di DPRD akan kita lakukan proses fungsi pengawasan sebagaimana amanat undang-undang ke arah itu,” ujar Bakti Lubis. (yah)

           

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Rachta Yahya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved