NEWSVIDEO. Soal Kisruh Pajak Labuh Jangkar, Presiden Panggil Gubernur Kepri
Selama ini retribusi labuh jangkar dipungut oleh Kemenhub RI Ditjen Hubungan Laut (Hubla). Ditjen Hubla bekerja sama dengan BP Batam.
Penulis: Thom Limahekin |
"Pak Presiden panggil khusus Pak Gubernur untuk bertemu dengannya besok. Mereka bicara soal labuh jangkar ini. Karena itu, kami sedang menyiapkan berkas untuk dibawa Pak Gubernur ke Jakarta," kata Huzrin.
Kepala Dishub Kepri Jamhur Ismail memperkirakan uang retribusi labuh jangkar bisa mencapai Rp 6 triliun setahun.
"Itu masih merupakan hasil penghitungan kotor. Kami memperkirakan mencapai Rp 6 triliun," kata Jamhur.
Namun demikian, untuk bisa mengelola labuh jangkar di perairan Kepri, Pemprov Kepri masih terus berusaha keras.
Jamhur mengatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan labuh jangkar akan berkumpul di Tanjungpinang, Kamis (30/3/2017) mendatang.
"Kami akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak baik dari pusat maupun di daerah," kata Jamhur.
Jamhur menerangkan, pertemuan tersebut akan melibatkan Kemendagri, Kemenko Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea dan Cukai dan lain-lain. Dalam pertemuan itu akan dibicarakan tentang segala aspek seputar pengelolaan labub jangkar baik dari segi peraturan perundang-undangan, aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan keamanan.
"Kami akan membentuk tim khusus untuk mengkaji segala aspek yang. berkaitan dengan pengelolaan labuh jangkar tersebut," tegas Jamhur. (*)
