Polemik Labuh Jangkar
TERUNGKAP! Pengelola Labuh Jangkar Ternyata Sudah Lama Mengeluh Soal Tarif yang Tinggi
Mereka juga justru ingin sesegera mungkin berurusan dengan Pemprov Kepri sebagai pengelola baru jasa labuh jangkar
Penulis: Thom Limahekin | Editor: Mairi Nandarson
lihat foto
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pihak perusahaan pengelola labuh jangkar secara terbuka mengeluhkan kebijakan BP Batam dalam hal pemungutan jasa labuh selama ini.
Tidak hanya sebatas mengeluh, mereka juga justru ingin sesegera mungkin berurusan dengan Pemprov Kepri sebagai pengelola baru jasa labuh jangkar di perairan Kepri.
“Kami minta ada dead line (batas akhir, red) waktu kami bayar kepada Pemprov Kepri dan bukan lagi kepada BP Batam. Karena wilayah usaha kami ada di luar koordinat BP Batam. Kami mau bayar kepada siapa saja asalkan dengan tarif yang lebih murah,” ujar Direktur PT Pelabuhan Batam Indonesia, pengelola laid up, Failazuf.
Failazuf mengatakan, kepastian soal batas akhir waktu pembayaran itu menjadi penting bagi mereka.
Jika Pemprov Kepri menawarkan harga yang lebih murah, maka pihaknya akan membayar ke Pemprov Kepri.
”Negara-negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia, Vietnam akan memantau apa yang terjadi dan dibicarakan di Kepri. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing kalau tarif kita jauh lebih tinggi dari negara tetangga,” katanyaFailazuf.
Menurut Failazuf, selama ini pihaknya mengelola laid up untuk 17 kapal dalam ukuran yang berbeda-beda.
Namun, pemberlakuan tarif yang mahal mengakibatkan pengusaha-pengusaha kapal mulai menarik kapalnya dari perairan Kepri.
”Baru tadi saya terima pesan singkat ada lima kapal sudah keluar lagi. Kami berharap, tarif yang lebih murah nanti bisa menarik pengusaha kapal untuk mendatangkan kapalnya di perairan kita,” ucap Diraktur PT Pelabuhan Batam Indonesia ini.
Keluhan mengenai tarif yang mahal juga disampaikan Lisa, Direktur PT Bias Delta Pratama, pengelola laid up kapal di daerah Galang.
Wanita itu mengaku lokasi laid up yang dikelola perusahaannya bisa menampung 280 unit kapal dalam berbagai ukuran.
Selama ini ada 42 unit kapal yang menjalani laid up di lokasi perusahaannya.
Namun, satu per satu pemilik kapal mulai menarik kapalnya dan mengarahkannya ke Singapura, Johor dan Vietnam.
Para pengusaha itu melihat tarif yang diberlakukan di Kepri naik drastis dari sebelumnya.
”Sekarang kapal yang masih ada di wilayah kami sekitar 32 unit. Itu pun pemiliknya mulai mengambil ancang-ancang untuk pergi. Bahkan ada 30 unit kapal yang hendak masuk pun akhirnya ditahan oleh pemiliknya karena tarif terlalu mahal,” ungkap Lisa dalam rapat koordinasi itu.
