Hingga 15 Juni, Empat Tersangka Suap Kemendes Bakal Ditahan Terpisah
KPK memisahkan empat tersangka suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
lihat foto
Belum Setor LHKPN
Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri ternyata belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
Dari data yang dipublikasi dalam laman acch.kpk.go.id, Minggu (28/5/2017), Rochmadi terakhir menyerahkan LHKPN pada Februari 2014.
Saat itu, Rochmadi masih menjabat sebagai Kepala Biro Teknologi Informasi BPK.
Dari data yang diperoleh, pada 2014, Rochmadi memiliki harta senilai Rp 2,4 miliar.
Harta kekayaan Rochmadi terdiri dari harta tidak bergerak seperti beberapa tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dan Kabupaten Karanganyar.
Beberapa tanah dan bangunan diperoleh dari hasil sendiri dan warisan.
Kemudian, Rochmadi memiliki beberapa kendaraan, yakni mobil merek Ford Escape tahun 2006, dan Ford Fiesta tahun 2011.
Baca: Sepi, Pengaduan Warga di Balai Kota Hari Kerja Pertama di Bulan Ramadan
Baca: Bikin Kaget, Sebelum Terjerat KPK Irjen Kemendes PDTT Dikenal Jujur dan Berintegritas
Baca: Hari Ini, Andi Narogong Akan Bersaksi dalam Sidang ke-17 Kasus Dugaan Korupsi KTP Elektronik
Selain itu, dalam harta yang dilaporkan pada 2014, Rochmadi juga memiliki harta berupa logam mulia, dan giro atau setara kas senilai 4.610 dollar AS.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan status pemberian opini WTP di Kementerian Desa PDTT bisa saja diubah berkaitan dengan adanya kasus dugaan suap untuk pemberian opini tersebut.
Moermahadi menyatakan, berubah atau tidaknya opini WTP itu akan menunggu hasil pemeriksaan apakah dalam proses pemberian opini sudah sesuai standar audit atau tidak.
"Apakah opininya bisa akan berubah? Kami akan lihat nanti dari hasilnya," kata Moermahadi.
