OTT Pungli di Batam, Tim Saber Pungli Kota Tanjungpinang Langsung Gelar Rapat

TRIBUNBATAM.Id.TANJUNGPINANG - ‎Penyakit pungutan liar kembali menyeruak ketika terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Batam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dendi N Purnomo terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pungli, Senin (23/10/2017) sore.

Di Tanjungpinang, unsur tim saber Pungli yang terdiri dari polisi, kejaksaan, TNI, Pemko dan masyarakat langsung menggelar rapat.

Riono selaku Sekda kota Tanjungpinang mewakili Pemko Tanjungpinang menuturkan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata karena baru saja ada OTT di Batam.

Baca: BREAKINGNEWS. Saat Ditangkap Dendi N Purnomo Sempat Bilang: Kamu Jebak Saya Ya

Baca: TERUNGKAP! Inilah Pekerjaan Amir, Sosok yang Tertangkap OTT Bersama Dendi

Baca: IRONI! Pagi Hari Dendi Ingatkan Anak Buah Agar Tidak Curang. Sore Hari Malah Ketangkap Karena . . .

Agenda ini pun telah dipersiapkan sebelumnya dan terjadwal.

"Ia memang ada evaluasi dari tim saber. Saya tadi telat juga, jadi secara menyeluruh tidak tahu semua. Intinya, evaluasi kinerja tim saber pungli dalam memberantas pungli di Tanjungpinang," kata Riono usai rapat tertutup di Polres Tanjungpinang, Selasa (24/10/2017).

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sosialisasi, antisipasi hingga penindakan.

Di antaranya evaluasi pelaksanaan dan perencanaan yang akan datang.

Namun lebih kepada antisipasi terjadinya perbuatan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik Pemko Tanjungpinang dan juga lembaga pelayanan publik lainnya.

"Manfaatkanlan fasilitas tim saber Pungli ini. Laporkan ke tim saber kita (jika ada pungli). Ini juga peran media, masyarakat untuk ambil bagian membantu informasi. Kita nggak tau juga kalau nggak ada laporan," kata Riono.

Di Tanjungpinang sendiri, tima seber pungli terbilang cukup subur dalam mengungkap kasus Pungli.

Sebut saja Operasi Tangkap Tangan (OTT) BUMD Tanjungpinang dengan dua tersangka Dirut BUMD dan anggotanya.

Kemudian Pungli di Kantor KSOP Tanjungpinang dengan tiga tersangka serta pungli kepengurusan sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang. 

Setidaknya sudah ada enam tersangka dan sedang proses peradilan saat ini.

Riono mengaku, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan terjadinya perbuatan pungli.

Formulasi khusus untuk mengantisipasi kasus serupa agar tidak terjadi, kata Riono sudah ada, yakni  Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pelayanan publik.

"Kan ada Permen PAN soal pelayanan publik. Jadi, ya, ikuti saja. Karena tidak menutup kemungkinan juga pegawai-pegawai kita masih melakukan itu. Karena saya ataupun Pak Wali tak mungkin awasi langsung satu persatu ke lapangan," katanya.

Namun instruksi pun sudah dilakukan kepada jajaran SKPD untuk mematuhi hal tersebut.

Walikota Tanjungpinang Lis darmansyah pun terbilang sangat sensitif untuk merespon permasalahan pungli.

Beberapa warga pun kerap melaporkan langsung ke Walikota soal pelayanan publik dan indikasi terjadinya pungli dan langsung dicek ke lapangan.

"Spanduk sudah ada dimana-mana. Pak Wali orangnya sangat sensitif soal pungli atas laporan-laporan warga. Kalau masih ada juga yang coba-coba, maka nanti tanggung sendiri akibatnya," kata Riono.