Soal Tudingan HNSI Anambas, Pansus DPRD Bereaksi! Begini Penjelasan Ketua Pansus Nelayan!

"Hal-hal seperti ini kan perlu ada tindaklanjut. Artinya, perlu ada skala prioritas. Seperti hal yang berkenaan dengan pengawasan itu kan tidak bisa ditungu-tunggu," timpal Rocky.

Pansus nelayan DPRD pun, diakuinya telah ‎melakukan koordinasi Dirjen Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo Senin (5/3/2018) kemarin.

Dalam pertemuan itu, pihaknya berjanji untuk mendatangkan kapal pengawas Kementrian Kelautan Perikanan untuk turun ke Anambas.

"Mereka berjanji dalam satu atau dua minggu ini. Untuk berapa jumlahnya belum tahu. Yang jelas, mereka katakan akan ada kapal Hiu (kapal pengawas,red) yang turun ke Anambas‎," ungkapnya.

Tidak hanya itu, pansus menurutnya juga meminta agar regulasi zona tangkap nelayan tradisional untuk dikaji ulang. Hal ini menurutnya merupakan permintaan masyarakat

agar zona tangkap tersebut bisa diperluas hingga 30 mil. Pansus pun diakuinya juga menyampaikan perlunya labuh sentral yang menjadi salahsatu tuntu‎tan nelayan.

"Termasuk soal (labuh sentral) itu. Pada prinsipnya, mereka menyambut baik. Hanya saja memang perlu kajian untuk itu.

Dalam waktu sekitar satu atau dua minggu ini, mereka katakan akan ada tim yang turun untuk melakukan kajian. Termasuk, pukat lonceng yang kita harapkan jangan sampai adanya konflik horizontal di masyarakat," ungkapnya.(*)