Pemerintah Targetkan 5 KEK di Batam. Darmin: Mau Tetap FTZ Silakan, Tapi Jangan Cemburu Ya
Kalau di FTZ, seluruh barang yang keluar dari FTZ dihitung sebagai produk ekspor dan jika masuk ke Indonesia digolongkan sebagai impor
Penulis: Dewi Haryati |
Begitu juga peluang untuk mengundang investor yang bergerak di bidang industri berteknologi tinggi akan lebih besar.
Dengan begitu diharapkan Batam bisa lebih bersaing di dunia internasional.
Hanya saja, status KEK ini masih menimbulkan keraguan kalangan dunia usaha.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk justru menilai Batam tetap berstatus FTZ.
Baca: Menko Darmin Ingin Juli Ini Sudah Ada KEK di Batam: Kalau KEK Jalan, Tak Ada Lagi BP Batam
Itu mengingat status FTZ Batam yang semula ditetapkan selama 70 tahun, sebagaimana undang-undang FTZ Batam, baru dijalankan sekitar 12 tahun. Masih ada sisa waktu 58 tahun.
"Lagipula jika dijadikan KEK, relokasinya pakai biaya siapa? Itu bisa sampai Rp 7 triliun. Kalau Tanjung Sauh atau Relang dimungkinkan jadi KEK," kata Jadi.
Menjawab pertanyaan ini, Darmin mengatakan, pihaknya tak mewajibkan kawasan industri di Batam berubah menjadi KEK.
Jika tetap mau bertahan sebagai kawasan industri, disilakan saja.
"Tapi jangan cemburu kalau fasilitas KEK jadi lebih bagus. Karena di FTZ tak ada jalan masuk barang ke dalam negeri,' Sementara barang-barang dari Singapura, Malaysia, Thailand bisa masuk ke Indonesia dengan fasilitas pajak yang lebih rendah kalau lokal kontennya terpenuhi," kata Darmin.
"Kalau Anda di FTZ, barang wajib diekspor dan seluruh barang yang keluar dari FTZ dihitung sebagai produk ekspor dan jika masuk ke wilayah lain dikenakan biaya impor. Itu yang membuat FTZ jadi tak menarik. Masa barang dari Singapura boleh, (barang) dari Indonesia justru tak boleh. Makanya lebih bagus diubah jadi KEK," sambungnya.
Dikatakan, jika di FTZ ada fasilitas bebas PPN dan bea masuk. Di KEK pun begitu, tak bayar pajak jika kegiatannya sama.
Kelebihannya, produk-produk yang keluar dari KEK bisa dipasarkan di Indonesia dan mendapat fasilitas yang sama dengan negara lain.
Bahkan, jika produk KEK asal Batam memenuhi konten lokal, berbagai fasilitas perpajakan dan biaya masuk juga akan dinikmati oleh pengusaha.
"Coba dibanding-bandingkanlah dulu. Kita tak aka memaksa seluruh FTZ Batam akan jadi KEK. Kalau tetap ingin di luara KEK silakan saja," kata Darmin.