VIDEO Detik-detik Saat Polisi Hancurkan Markas KKB OPM di Papua Setelah Dianggap Berkhianat

"Kita tidak pernah kompromi sebenarnya dengan kelompok itu karena kita enggak equal tidak ada satu kesetaraan antara negara yang sah NKRI dengan kelompok-kelompok seperti itu apakah kelompok kriminal apakah kelompok-kelompok yang menentang keberadaan NKRI," ujar Wiranto, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Wiranto saat ini melihat keberadaan KBB Papua pimpinan Egianus Kogeya ini sebagai orang-orang yang khilaf, yang tidak sadarkan diri, serta orang yang sedang tersesat.

Maka dari itu Indonesia sebagai negara yang berdaulat dikatakan Wiranto Indonesia wajib menerima mereka jika mereka sudah insaf kelak.

"Kita akan menerima kalau mereka sadar, tapi bukan dalam bentuk negosiasi tak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti itu," ucap Wiranto.

Waspadai propaganda KKB Papua

Wiranto pun enggan mejawab atas banyaknya spekulasi yang beredar, terkait klaim KKB yang menyebut telah berhasil menguasai beberapa wilayah di Papua dan lain sebegainya.

Menurut Wiranto hal itu hanyalah bagian dari propaganda yang dilakukan KKB kepada Indonesia.

"Tadi Pak Kapolri (Tito Karnavian-Red) bilang propaganda-propaganda terus dan kita nggak mau dengarkan kita punya intelijen sendiri. Kita tahu apa yang mereka lakukan, tau kekuatan mereka berapa, di mana mereka ada, tinggal kita selesaikan aja. Jadi jangan dengarkan orang sudah ngacau kok," ujar Wiranto.

Permintaan KKB

Sebelumnya, pada 10 Desember 2018 tepat di hari peringatan hari HAM sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka.

Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ditunjukan kepada Presiden Jokowi di Jakarta.

Hal itu seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Pusat TPNPB-OPM yang mengunggah sebuah video pada 10 Desember 2018.

Dalam video berdurasi 7 menit 59 detik itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom didampingi oleh Staf umum TPNPB.

"Surat terbuka, Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus, kepada anda, bahwa, pembangunan Infrastruktur di Papua Barat adalah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua.

Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri.