Sangketa dengan Leasing Paling Banyak Dilaporkan, BPSK Ungkap Kendala Selesaikan Sengketa Konsumen

Majelis penyelesaian konsumen berjumlah 9 orang.

Terdiri dari 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang dari unsur pelaku usaha dan 3 orang dari unsur konsumen.

Dijelaskan, per 1 Januari 2017 lalu, BPSK adalah kewenangan pemerintah provinsi.

“Termasuk semua penganggaran adalah dari provinsi,’’ bebernya.

Keberadaan BPSK, agar setiap konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang atau jasa yang tidak memenuhi aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen dapat menuntut rugi kepada pelaku usaha melalui BPSK.

Pengaduan dilakukan dengan mengisi formuiir yang disediakan BPSK dengan melampirkan identitas berupa KTP dan nomor kontak, nama dan alamat lengkap pelaku usaha yang diadukan, bukti perolehan (bon, kwitansi, faktu", perjanjian dan dokumen barang/jasa/bukh Iainnya), keterangan tempat, waktu dan tangga' diperoleh barang atau jasa tersebut, saksi yang ingin diajukan dan menuliskan kronologis/ gugatan. (leo)