BATAM TERKINI

Taksi Online Vs Konvensional Ribut Terus, Anggota DPRD Batam: Bagaimana Wisatawan Akan Nyaman?

Taksi online dan taksi konvensional masih saja terus ribut. Terakhir, Minggu (17/3/2019) keduanya terlibat adu fisik di dataran Engku Puteri.

Taksi Online Vs Konvensional Ribut Terus, Anggota DPRD Batam: Bagaimana Wisatawan Akan Nyaman?
tribubatam
Sopir taksi konvesional dan taksi online kembali ribut di Engku Putri, Batam, Minggu (17/3/2019) 

TRIBUNBATAM.ID, BATAM - Permasalahan antara taksi konvensional dan taksi online terus saja terjadi. Terbaru, pada Minggu (17/3/2019) pagi, keduanya kembali terlibat adu fisik di pintu barat Alun-Alun Engku Putri Kota Batam.

Melihat peristiwa yang terus berulang tersebut, Nyanyang Haris Pratamura, selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Batam yang membawahi permasalahan transportasi, meminta ketegasan dari setiap instansi yang berwenang.

"Seharusnya Dinas Perhubungan Provinsi Kepri tegas menyikapi konflik yang terus saja berulang itu," ujarnya kepada TRIBUNBATAM.ID.

Nyanyang mengutarakan bahwa seharusnya DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Satlantas Polresta Barelang, serta Gubernur Provinsi Kepri harus mendudukkan kembali terkait permasalahan yang membuat para wisatawan resah ini.

"Batam ini diproyeksikan menjadi kota pariwisata. Tapi jika permasalahan transportasi saja belum bisa diselesaikan, bagaimana para wisatawan akan nyaman? Kita harus mengedepankan kenyamanan dan keamanan para wisatawan," ujarnya lagi.

Ditambahkan olehnya, segala aturan terkait operasional dari masing-masing pihak, baik taksi konvensional maupun taksi online, haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

LAGI! Mobil Parkir Sembarangan Diderek Petugas Dishub Batam di Depan kantor DPRD Batam

Pentolan WNI di Selandia Baru, Simak Sosok Lilik Abdul Hamid, WNI Korban Terorisme di Masjid Al Noor

Kondisi Terbaru Zulfirman Syah, Keluarga di Padang Berangkat ke Selandia Baru

Bayi Selamat di Tengah Reruntuhan, Simak 5 Fakta Terkait Musibah Banjir dan Longsor di Jayapura

"Negara kita ini dasarnya adalah hukum. Kan sudah ada Permenhub Nomor 118 itu. Tinggal ketegasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri saja. Saya meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Kepri juga menyegerakan untuk membahasa permasalahan yang meresahkan Kota Batam ini," jelasnya.

Ketika TRIBUNBATAM.ID menyinggung terkait turunan dari Permenhub Nomor 118 yang dimaksud, Nyanyang menyebutkan bahwa permenhub tersebut seharusnya direspon dengan terbitnya peraturan daerah (perda) ataupun peraturan gubernur (pergub).

"Ini kan kebijakan. Kebijakan itu tinggal ketegasan saja," tutupnya. (tribunbatam.id/dipa nusantara)

Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved