PILPRES

Real Count KPU Pilpres 2019 Data Masuk 54,29%,Jokowi-Maruf 56.18%, Prabowo-Sandi 43.82%

Hasil real count KPU Pilpres 2019 30 April 2019 pukul 08.00 WIB yang tercantum di KPU tercatat data masuk mencapai 54,29%.

Real Count KPU Pilpres 2019 Data Masuk 54,29%,Jokowi-Maruf 56.18%, Prabowo-Sandi 43.82%
TRIBUNNEWS.com
Simak hasil real count atau penghitungan perolehan suara Jokowi vs Prabowo di Pilpres 2019 oleh KPU 

Pasangan Jokowi dan Maruf Amin di luar negeri memperolah suara sebanyak 345.927.

Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan suara sebanyak 127.924 di luar negeri.

Berikut data perolehan suara Real Count kedua pasangan calon dari 34 provinsi dan luar negeri yang dilansir TribunnewsBogor.com dari laman pemilu2019.kpu.go.id:

Versi KPU Data Masuk 54,29%, Real Count Pilpres 2019 Jokowi-Maruf 56.18% , Prabowo-Sandi 43.82%
Versi KPU Data Masuk 54,29%, Real Count Pilpres 2019 Jokowi-Maruf 56.18% , Prabowo-Sandi 43.82% (https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/)

Mahfud MD Tanggapi Pilpres 2019 : Siapapun Presidennya, Harus Evaluasi UU Pemilu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, dirinya akan meminta revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 setelah Presiden periode 2019-2024 dilantik.

Hal ini mengingat banyaknya kekurangan penyelenggaraan Pemilu 2019, yang salah satunya menyebabkan ratusan petugas pemilu dan aparat keamanan meninggal dunia dan sakit.

"Melihat pengalaman yang sekarang, saya mengusulkan dan sudah mengambil inisiatif dengan beberapa tokoh dan LSM serta lembaga survei," kata Mahfud saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Begitu pemerintah nanti terbentuk, siapapun presidennya, apakah itu pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu pada bulan Oktober membuat Prolegnas (Program Legislasi Nasional), saya minta tahun pertama kami akan minta agar segera mengevaluasi dan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu," sambungnya.

 

Menurut Mahfud, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai pengertian 'pemilu serentak'.

Misalnya, apakah pelaksanaannya harus pada hari yang sama atau bisa dipisah.

Lalu apakah petugas lapangan harus sama dari awal pemungutan suara hingga penghitungan suara, atau bisa dibedakan tetapi dengan kontrol yang ketat.

Halaman
123
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved