Kapolri Larang Aksi Demo di Depan Gedung MK Saat Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2019

Begitu pula saat disinggung perihal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengaku belum mendapat informasi.

"Belum ada info, sampai hari ini belum ada info dari Polda Metro Jaya," ucapnya.

Saat ini pihaknya tengah fokus mengamankan area di MK dan objek vital sekitarnya.

Terdapat sekira 47 ribu personel gabungan yang dikerahkan dalam pengamanan tersebut.

Jenderal bintang satu itu mengatakan, rekayasa lalu lintas pun akan diberlakukan secara situasional.

"Ya untuk rekayasa lalin di sekitar MK sangat tergantung pada situasi di lapangan. Artinya bahwa skenario-skenario seperti itu sudah dipersiapkan dari Ditlantas PMJ."

"Salah satunya itu (penutupan Jalan Medan Merdeka Barat, rekayasa dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan," bebernya.

Imbauan Prabowo-Sandi

Ketua DPP Gerindra Sodiq Mujahid meminta para pendukung Prabowo-Sandi tidak turun ke jalan, dalam mengawal sidang sengketa Pilpres 2019.

Menurutnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mengeluarkan imbauan kepada para pendukung, untuk tidak berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kami ingin tegaskan sekali lagi, permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa kita tidak usah ada demo lagi di MK, kenapa?"

"Karena kita sudah menempuh jalur yang formal konstitusional, lewat MK itu," ujar Sodiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dalam mengawal sidang putusan MK, Sodiq meminta para pendukungnya untuk berdoa di masjid atau tempat ibadah masing-masing.

Harapannya, agar hakim MK bisa memproses substansi kecurangan tidak sebatas pada angka-angka.