BATAM TERKINI
Protes Pemprov Kepri Tambah Rombel, Gafarudin: Seharusnya Pemerintah Tawarkan Sekolah Swasta
Penambahan rombongan belajar yang diambil Pemprov kepri dinilai bukan solusi terbaik untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah.
Penulis: Dewi Haryati |
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Solusi Pemerintah Provinsi Kepri untuk menambah rombel di tiap sekolah negeri terkait PPDB SMA/SMK negeri di Batam, mendapat pertentangan dari Badan Perguruan Musyawarah Perguruan Swasta Kepri dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kepri.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kepri, Gafarudin Ibrahim mengatakan, penambahan rombongan belajar ini bukan solusi terbaik untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah.
Jika ini dibiarkan terus, ia mempertanyakan kesiapan pemerintah menyiapkan anggaran di masa akan datang.
Wacana penambahan rombel ini pun, mengesankan pemerintah tidak melihat adanya sekolah swasta dan tidak ada keadilan bagi sekolah swasta.
Padahal, tidak ada yang namanya anak negeri, anak swasta.
"Anak swasta juga punya hak mendapat fasilitas pendidikan," ujar Gafaruddin, Senin (8/7/2019).
Solusi tepat menurutnya, mestinya pemerintah menawarkan ke orangtua murid untuk bersekolah di swasta.
Jika itu terkait anggaran, negara mesti melakukan intervensi dalam hal pembiayaan, dengan cara memberikan subsidi.
Dari pihak swasta pun membuka diri untuk itu.
Apalagi dikatakan, tidak semua sekolah swasta menerapkan biaya mahal, malah ada yang menerapkan biaya SPP lebih rendah dibanding sekolah negeri.
Lagipula, beberapa tahun terakhir ini, sekolah swasta juga menunjukkan kualitasnya. Itu bisa dilihat dari pencapaian hasil ujian nasional.
"Pemerintah mestinya memberikan apresiasi ke swasta yang sudah rela membangun sekolah karena ketidakmampuan negara bangun fasilitas pendidikan," katanya.
Pemerintah Tambah Rombel
Sebelumnya Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta para orangtua-wali murid tidak ngotot memasukkan anaknya ke salah satu sekolah di Batam.
Karena berdasarkan penyampaikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Kadisdik Kepri, Muhammad Dali saat pertemuan dengan wali murid di Dataran Engku Putri Batam Center, pemerintah akan berupaya supaya anak yang tak lulus sistem zonasi untuk SMA/SMK negeri tetap bisa bersekolah negeri.
