Abdul Haris Ingatkan DPRD Anambas Soal Batas Waktu LPP APBD 2018

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengingatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas soal waktu penyampaian LKPD dan laporan realisasi APBD 2

Abdul Haris Ingatkan DPRD Anambas Soal Batas Waktu LPP APBD 2018
TRIBUNBATAM.id/Septyan Mulia Rohman
Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggraran 2018 oleh Bupati Anambas, Abdul Haris pada rapat paripurna di Lantai 1 Gedung DPRD Selasa (9/7/2019) malam. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengingatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas soal waktu penyampaian LKPD dan laporan realisasi APBD 2018.

Sesuai surat yang diterima dari Kementrian Keuangan per tanggal 24 April 2019, batas akhir penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2018 paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Agustus 2019.

Sanksi bagi daerah yang terlambat menyerahkan LPP APBD tidak main-main. Dampaknya bisa terjadi penundaan penyaluran dana perimbangan yang selama ini menjadi komponen utama dalam menopang pendapatan dalam APBD.

"Saya yakin, rekan-rekan di DPRD juga tahu akan hal ini.

Bukan bermaksud apa-apa, hanya mengingatkan saja," ujar Abdul Haris saat membacakan pidato pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 di lantai I Gedung DPRD di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Selasa (9/7/2019).

Terungkap, Rumah Barbie Kumalasari yang Sebenarnya, Jauh dari Kesan Mewah?

Jumlah Anggota Jemaah Calon Haji dari Karimun Tahun Sebanyak 174 Orang, Tertua Berusia 87 Tahun

Pelaku Curanmor di Sagulung Batam Rancang Aksi di Warnet, Orangtua Siswa Resah

Dorong Puluhan Perusahaan di Anambas Siapkan Dana untuk CSR, DPRD Anambas Siapkan Perda

Abdul Haris juga menjelaskan, kalau dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 bulan sejak Ranperda diterima.

Setelah sepakat antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, Ranperda itu pun selanjutnya dibawa ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi.

Hal tersebut dipertegas dengan surat dari Kementrian Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Daerah per tanggal 3 Mei 2019.

Abdul Haris pun meminta kepada DPRD untuk bisa menjadwalkan pembahasan Ranperda ini secara tepat dan cepat.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran (kiri) dan Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran (kiri) dan Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris. (TRIBUNBATAM.id/Septyan Mulia Rohman)

"Setelah itu, wajib untuk disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved