Jokowi dan Mahathir Sepakat Akan Melawan Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Sawit
Mahathir dan Jokowi sepakat akan bersatu menghadapi diakriminasi Uni Eropa terhadap minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia
lihat foto
TRIBUNBATAM.ID, KUALA LUMPUR - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kuala Lumpur untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, salah satunya membahas isu sawit.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara sepakat akan bersatu menghadapi diakriminasi Uni Eropa terhadap minyak sawit dari Indonesia, Malaysia dan juga Thailand.
Malaysia dan Indonesia memang dikenal sebagai pengekspor minyak sawit terbesar, termasuk turunannya.
Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Mahathir, keduanya sepakat untuk melawan Uni Eropa.
• Video, Mahathir Jadi Sopir Jokowi Saat Kunjungan ke Kuala Lumpur
• Disopiri PM Malaysia Mahathir Mohamad, Jokowi Ungkap Pengalaman Diajak Ngebut 180 Km/Jam
• Biodiesel Dikenakan Tarif Masuk oleh Uni Eropa, Indonesia Akan Balas Terhadap Susu
"Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam siaran pers, Jumat (9/8/2019).
Kedua negara tersebut memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan sawit yang berkelanjutan. Indonesia juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data ilmiah.
Sebagaimana diketahui, ASEAN dan UE telah sepakat membentuk Working Group (WG) on Palm Oil. Indonesia menilai bahwa persamaan persepsi mengenai kerangka kerja WG tersebut penting untuk dilakukan.
"Jadi, pendekatan kita adalah pendekatan yang terbuka, mari kita bekerja sama," terang Retno.
Namun, kerja sama tersebut harus disambut dengan baik oleh UE.
Retno menegaskan, jika diskriminasi minyak sawit terus terjadi maka kedua negara tersebut tidak akan tinggal diam, Indonesia dan Malaysia akan melawan.
ndonesia dan Malaysia akan mengajukan gugatan ke organisasi perdagangan dunia (WTO) secara terpisah.
Gugatan diajukan terkait dengan diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap minyak sawit. Rencana implementasi kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang melarang penggunaan minyak sawit dalam biofuel.
"Kita lakukan masing-masing dengan saling komunikasi yang baik," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud kepada Kontan.co.id, Jumat (9/8).
Hal serupa juga diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Meski dilakukan terpisah, gugatan akan saling mendukung.
Indonesia dan Malaysia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu rencana implementasi kebijakan RED II akan merugikan negara produsen tersebut.
