BATAM TERKINI

Setuju Revisi UU Ketenagakerjaan, Rafki Rasyid: Jangan Percaya Draft yang Beredar, Itu Hoax!

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam setuju rencana revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini alasannya!

Setuju Revisi UU Ketenagakerjaan, Rafki Rasyid: Jangan Percaya Draft yang Beredar, Itu Hoax!
TRIBUNBATAM.id/ALFANDI SIMAMORA
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Beda dengan serikat pekerja yang menolak revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam justru berpandangan berbeda.

Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid mengatakan, revisi undang-undang ini diperlukan.

Karena UU No 13 Tahun 2003 sudah berumur cukup lama.

Sementara dunia usaha terus berkembang dengan cepatnya.

"Jadi sudah tidak memadai lagi jika dibandingkan dengan perkembangan bisnis yang terjadi saat ini," kata Rafki, Senin (12/8/2019).

Soal informasi, revisi UU ketenagakerjaan itu dianggap merugikan pekerja, menurutnya, pekerja mendapatkan informasi yang keliru.

Beberapa waktu lalu, memang beredar draft revisi UU No 13 Tahun 2003.

Didesak Tolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Ini Jawaban Walikota 

Tak Cuma Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Juga Ajukan Sejumlah Permintaan Ini

Pegawai Kontrak Baru Bisa Permanen Setelah 5 Tahun, Buruh Protes Keras Revisi UU No 13 Tahun 2003

Namun setelah dicek ke tim Apindo yang terlibat dalam pembahasan revisi UU No.13 Tahun 2003, draft yang beredar itu hoax.

"Jadi sebaiknya pekerja tidak terlalu percaya dengan draft revisi undang-undang yang beredar itu," ujarnya.

Apindo tetap memiliki keyakinan, revisi UU No.13 Tahun 2003 akan menguntungkan kedua belah pihak. Baik pekerja maupun pemberi kerja.

Sebab aturan yang ada direvisi itu, disesuaikan dengan perkembangan bisnis yang terjadi saat ini.

Rafki memberi contoh soal revolusi industri 4.0 yang belum tergambar di dalam UU No.13 Tahun 2003. Akibatnya, para pekerja yang nanti dihadapkan pada revolusi industri ini, belum siap. Sehingga kemungkinan terancam menganggur.

Jika kemudian hal ini diatur dalam revisi UU ketenagakerjaan--pemerintah dan pengusaha harus menyiapkan tenaga kerjanya menghadapi revolusi industri 4.0. Menurut Rafki, tentu hal ini akan menguntungkan pekerja.

"Jadi sebaiknya kita percaya kepada pemerintah dan legislatif yang tengah merumuskan revisi UU No.13 Tahun 2003 ini. Pemerintah, tentunya tidak akan mau merugikan para pekerja yang notabene adalah rakyat Indonesia dan harus dilindungi hak-haknya," kata Rafki. (tribunbatam.id/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved