Nasdem Kepri Dirundung Masalah, Dalam 2 Bulan 3 Petinggi Nasdem Kepri Ditetapkan Tersangka

TRIBUNBATAM.id - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Kepulauan Riau (Kepri) sedang tidak beruntung belakangan ini karena dirundung kasus tindak pidana.

Dalam tempo dua bulan, tiga petinggi partai politik besutan Surya Paloh ini ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka kepada ketiga petinggi Nasdem Kepri ini dilakukan dalam durasi waktu yang relatif singkat.

Awalnya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kepri ditetapkan sebagai tersangka, Kamis 11/7/2019).

Status tersangka diberikan kepada Nurdin Basirun setelah dia ditangkap di Rumah Jabatan, Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Rabu (10/8/2019).

• BREAKINGNEWS, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto Resmi Tersangka

• Bahas Ahok dan Anies Pilpres di 2024, Politisi Nasdem Sebut Rocky Gerung Badut di ILC TVOne Terbaru

• Jadi Walikota Atau Gubernur, HM Rudi Serahkan Keputusan Penuh ke Partai Nasdem

• Surya Paloh Pilih Dukung Anies di Pilpres 2024, Politisi Nasdem Ini Malah Singgung Ahok Lebih OKE

Nurdin Basirun dijerat kasus suap pemberian izin reklamsi Tanjungpiayu, Kota Batam, Provinsi Kepri.

Belakangan Nurdin Basirun dikaitkan juga dengan kasus gratifikasi saat dia menjabat sebagai Gubernur Kepri.

Penetapan Nurdin Basirun sebagai tersangka disampaikan langsung oleh Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/7/2019) Malam.

"Menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus Reklamasi di Tanjungpiayu," sebut Basaria.

Selang sebulan lebih Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka, kali ini Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto ditetapkan sebagai tersangka.

Bobby Jayanto ditetapkan sebagai tersangka karena pernyataannya yang bernuansa rasis.

Kasus Bobby Jayanto sudah bergulir selama sebulan dua bulan trakhir.

Dia akhirnya ditatapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Kota Tanjungpinang, Kamis (22/8/2019).

Kasatreskrim Polres Tanjungpinang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Efendri Ali saat dihubungi TRIBUNBATAM.id mengatakan pihaknya telah menetapkan Bobby Jayanto sebagai tersangka.

“Setelah kita melakukan gelar perkara, Rabu (21/8/2019) sore hingga malam, kita berkeyakinan dengan dua alat bukti telah terpenuhi maka status Bobby kita naikkan jadi tersangka,” ujar Efendri, Kamis (22/8/2019).

• Giliran Bobby Jayanto yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Reklamasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun

• Soal Kasus Bobby Jayanto, Polres Tanjungpinang Datangkan Ahli Pidana, Begini Kata Efendri Ali

• Soal Bobby Jayanto, Badan Advokasi Hukum DPW Nasdem Sebut Bawaslu Sudah Minta Maaf

• Bobby Jayanto: HM Sani dan Nurdin Basirun Sangat Berpotensi Bangun Kepri

Usai menetapkan Bobby Jayanto sebagai tersangka, polisi akan segera menjadwalkan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

Sehari sebelum itu, KPK menggeledah rumah mewah milik pengusaha asal Tanjungpinang berinisial HDS.

Kasus tersebut menyeret nama Bupati Lingga berinisial AW yang juga merupakan kader Nasdem Kepri.

Dari data yang dihimpun TRIBUNBATAM.id, AW diketahui menjadi anggota Dewan Pertimbangan DPW Nasdem Kepri.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan penggeledahan rumah pengusaha Tanjungpinang berinisial HDS terkait kasus izin tambang.

Kasus tersebut menjerat Bupati Kotim SH sebagai tersangka dan diduga ada kaitan dengan AW.

• Alias Wello Akui Ada Rencana Mundur dari Jabatan Bupati Lingga: Murni Niat Saya Sendiri!

• Surya Paloh Jadi Jukamnas Pasangan Alias Wello dan Muhammad Nizar

• Alias Wello Tetap Gugat UU Tanjabtim

• Penyidik Serahkan SPDP Kasus Alias Wello ke Kejaksaan

Febri mengatakan, tersangka SH diduga menerbitkan surat keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan.

Padahal SH mengetahui PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan.

Misalnya, izin lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan persyaratan lainnya yang belum lengkap.

Sebagaimana dilansir Kompas.com,  KPK berhasil mengamankan dokumen milik PT FMA milik Alias Wello.

Penggeledahan ini masih berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Lingga, Alias Wello dan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi.

Kasus tersebut berkutat pada izin tambang di Kotawaringin Timur.

Namun, Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi (SH) sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai terangka korupsi.

Tidak tertutup kemungkinan Bupati Lingga, Alias Wello (AW) juga akan ditetapkan sebagai tersangka.

Bupati Lingga AW pun sudah menjalani pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu.

Barang bukti yang diamankan KPK yakni sattu unit mobil mewah merk Hummer yang kini sudah dititipkan oleh KPK di Mapolda Kepri.

Mobil Hummer tersebut diberikan kepada SH karena telah berhasil mengurus perizinan PT FMA.

Hingga saat ini AW menunggu statusnya untuk dinaikkan menjadi tersangka. (TRIBUNBATAM.id/Thomm Limahekin)