Bupati Karimun Aunur Rafiq Tidak Akan Potong Gaji Pegawai Honorer Pemkab Karimun

Bupati Karimun Aunur Rafiq memastikan Pemkab Karimun tidak akan memotong gaji pegawai honorer pada APBD Perubahan.

Bupati Karimun Aunur Rafiq Tidak Akan Potong Gaji Pegawai Honorer Pemkab Karimun
TRIBUNBATAM.id/ELHADIF PUTRA
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pegawai honorer di jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya bernapas lega.

Sebab, gaji mereka tidak dimasukkan ke dalam rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Karimun tahun 2019.

Sebelumnya pegawai honorer tersebut diresahkan oleh isu pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 dalam pembahasan APBD Perubahan.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menyampaikan hal yang menenangkan para tenaga kontrak di jajarannya itu.

Rafiq menjelaskan, pemotongan gaji itu hanya opsi-opsi yang pernah dibicarakan dan merupakan pilihan terakhir yang harus diambil.

Pegawai Honorer di Pemkab Karimun Mulai Resah Dengar Isu Pemotongan Gaji

Pegawai Honorer Pemkab Karimun yang Meninggal Serangan Jantung Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Terpaksa Terjun Karena Gaji Kecil, Inlah Ungkapan Hati Pegawai Honorer Nyambi Jadi PSK Online

Ungkapan Hati Pegawai Honorer Nyambi Jadi PSK Online, Terpaksa Terjun Karena Gaji Kecil

Namun setelah pembahasan opsi tersebut tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

"Kita tegaskan tidak ada pemotongan gaji bagi honorer dan insentif pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun," kata Rafiq, Senin (26/8/2019).

Rafiq menyebutkan rasionalisasi anggaran tetap dilakukan.

Namun pemotongan anggaran diberlakukan terhadap dana administrasi umum (Adum) di masing-masing Organisasi Perankat Daerah (OPD), termasuk juga Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS), biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK) serta belanja publik yang mungkin masih bisa dilakukan rasionalisasi.

Bupati Karimun Aunur Rafiq melantik pengurus KNPI Kabupaten Karimun, Jumat (9/8/2019).
Bupati Karimun Aunur Rafiq melantik pengurus KNPI Kabupaten Karimun, Jumat (9/8/2019). (TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra)

"Termasuk juga pembayaran hutang kepada pihak rekanan sudah kita anggarkan, sebanyak Rp 42 miliar di dalam APBD Perubahan ini," tambah Bupati Karimun itu. 

Halaman
123
Penulis: Elhadif Putra
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved