BATAM TERKINI

BP Batam Surati Kantor Pertanahan Batam Bahas Soal Status Lahan Bersertifikat Hak Milik

BP Batam mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Batam dan membahas soal status lahan dan juga sertifikat tanah. Apa isinya?

Istimewa
ilustrasi sertifikat tanah 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kantor Pertanahan Kota Batam diminta menurunkan status lahan yang sudah bersertifikat hak milik di atas lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, menjadi hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai.

Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Imam Bachroni dalam suratnya tertanggal 19 Agustus mengatakan, permintaan ini menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi Komisi IV DPR RI.

Ada dua hal yang disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam itu.

Pertama, guna memenuhi ketentuan pasal 21 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), HGB, dan hak pakai atas tanah.

Ketentuan itu mengatur, di atas tanah hak pengelolaan dapat diberikan HGB dan hak pakai.

"Berdasarkan hal tersebut, terhadap tanah yang sudah diberikan hak milik agar kiranya dapat dilakukan penurunan hak menjadi HGB dan hak pakai," kata Imam dalam suratnya.

Soal Legalitas Kampung Tua di Batam, Yusfa Ungkap Mana Saja Wilayah Segera Miliki Sertifikat

Untuk Terbit Sertifikat Lahan di Karimun, BPN Main Ukur Saja, Warga Kuda Laut Langsung Bereaksi

Bagikan Sertifikat Tanah Kepada Warga, Apri Sujadi: Ada Tanah yang Suratnya Masih di Bank

Kedua, untuk menindaklanjuti proses penurunan hak dimaksud, BP Batam akan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Askani mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BP Batam, perihal isi surat itu.

"Saat ini kami belum bisa berkomentar lebih banyak. Kami akan rapat dengan Pak Imam, menanyakan soal surat ini," kata Askani.

Dikatakan, sepengetahuannya di atas HPL memang tidak boleh ada hak milik.

Namun Askani tak tahu pasti, mengapa dulu sertifikat hak milik atas lahan di Batam bisa terbit.

"Tapi yang jelas BPN menerbitkan itu, ada rekomendasinya," ujarnya.

Dimintai tanggapannya, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar membenarkan perihal isi surat itu.

"Dan sesuai isi surat, BP Batam menjalankan rekomendasi DPR RI Komisi IV terkait hal tersebut," kata Dendi via pesan whatsaap-nya. (tribunbatam.id/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved