Jelang Pertemuan, 8 Perusahaan China Di-blacklist AS dengan Dalih Pelanggaran HAM Muslim Uygur

Dirilisnya daftar hitam ini ditujukan sebagai hukuman bagi Beijing karena diskriminasi China terhadap kelompok minoritas muslim Uygur di Xinjiang

Reuters
Wakil PM China Liu He will memimpin delegasi ke Washington untuk membahas perang dagang AS vs China berbicara dengan Sekretaris Treasury AS Steven Mnuchin dan Representatif Perdagangan AS Robert Lighthizer. 

Selain itu, pada hari Senin, AS menempatkan 28 biro keamanan publik dan perusahaan teknologi China dalam daftar hitam perdagangan dengan alasan perlakuan Beijing terhadap Muslim Uygur dan Kazakh di Xinjiang.

Salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar hitam itu adalah perusahaan video Hikvision, SenseTime Group Ltd dan Megvii Technology Ltd.

Delapan perusahaan itu dilarang membeli komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.  Hal ini berpotensi melumpuhkan produksi mereka.

Hikvision, perusahaan China dengan nilai kapitalisasi sekitar US$ 42 miliar, mengklaim sebagai produsen peralatan video pengawas CCTV) terbesar di dunia.

SenseTime adalah salah satu unicorn AI paling berharga di dunia.

Sementara Megvii, didukung oleh raksasa e-commerce Alibaba, bernilai sekitar US$ 4 miliar dan sedang mempersiapkan IPO untuk menghimpun dana segar US$ 500 juta di Hong Kong.

Perusahaan-perusahaan lain yang masuk dalam daftar hitam antara lain perusahaan pengenalan suara iFlytek Co, Zhejiang Dahua Technology, Xiamen Meiya Pico Information Co dan Yixin Science and Technology Co.

Kebijakan ini mengikuti keputusan Washington sebelumnya membatasi pengaruh Huawei Technologies Co Ltd dengan alasan keamanan nasional.

Meskipuna para pejabat AS mengatakan bahwa daftar hitam itu tidak terkait dengan rencana pembicaraan perdagangan pada minggu ini dengan China, namun tentu saja membuat delegasi China kesal.

Alhasil, kedua negara itu sepertinya akan melanjutkan perang dagang yang sudah berlangsung selama 15 bulan.

Reuters mengutip Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam sebuah pengarsipan perusahaan yang diblack list tersebut telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan kampanye penindasan minoritas di China.

China mendapat kritik internasional karena penahanan massal secara sewenang-wenang, dan pengawasan teknologi tinggi terhadap warga muslim Uygur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya.

"Pemerintah AS dan Departemen Perdagangan tidak dapat dan tidak akan mentolerir penindasan brutal terhadap etnis minoritas di China," kata Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross.

Kementerian perdagangan China tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.

Hingga awal minggu ini, Taoran Notes, akun media sosial yang berafiliasi dengan Economic Daily --media ekonomi-- yang digunakan Beijing untuk mengelola ekspektasi publik, menyatakan optimisme tentang hasil pembicaraan perdagangan.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved