Amsakar Sebut Pelabuhan Rakyat Perlu Diformalkan untuk Memasukkan Bahan Pokok di Batam

Pemerintah Kota Batam ingin pelabuhan rakyat dilegalkan untuk lokasi pemasukan barang kebutuhan pokok.

Amsakar Sebut Pelabuhan Rakyat Perlu Diformalkan untuk Memasukkan Bahan Pokok di Batam
TRIBUNBATAM.id/ENDRA KAPUTRA
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad soal sertifikat Kampung Tua Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota Batam ingin pelabuhan rakyat dilegalkan untuk lokasi pemasukan barang kebutuhan pokok.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad usai memimpin rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (8/10).

"Pintu masuk harus dapat support (dukungan). Ada delapan pelabuhan. Pelabuhan rakyat yang sering digunakan untuk aktivitas barang seperti itu. Kita ingin ini diformalkan, dijaga baik, ada petugas, agar barang yang masuk memang barang yang kita perlukan," kata Amsakar dalam rilis yang diterima Tribun, Rabu (9/10).

Disbudpar Kembangkan QR Code Untuk Destinasi Wisata, Mempermudah Wisatawan Berkunjung ke Batam

Sikap Politik Partai Gerindra Akan Diumumkan Prabowo Subianto Sebelum Pelantikan Jokowi

Kuota Premium di SPBU Bintan Dikurangi Dua Kali Lipat, Solar Tergantung Hari Pengiriman

Dalam rapat itu, ia meminta kepada jajaran TPID untuk tetap menjalankan program-program yang sudah ada sebelumnya.

Seperti pasar murah TPID yang menggandeng distributor untuk jual langsung ke masyarakat di tiap kecamatan.

Atau bazar sembako murah yang dilakukan Pemko Batam setiap dua kali dalam satu tahun.

Hingga pengoptimalan keberadaan Pasar TPID di Grand Niaga Mas Batam Centre untuk kontrol harga.

Cowok Ini Bikin Quote Galau Pakai Barang-barang di Supermarket, Yuk Simak

Disdukcapil Bintan Dapat 12.800 Blangko dari Pusat, Tapi Baru 5.000 yang Urus Kartu Identitas Anak

Amsakar mengingatkan, jangan sampai harga di Pasar TPID ini lebih tinggi dari harga barang yang dijual di pasar lain.

"Juga bagaimana pasar induk ini bisa kita segerakan. Itu isu-isu yang saya anggap strategis untuk dielaborasi dalam rapat," ujarnya.

Ia menilai perlu ada upaya konret untuk menekan inflasi. Seperti yang dikatakan Presiden, inflasi adalah momok bagi masyarakat.

Ia melanjutkan inflasi, harus terjaga stabil. Tak boleh terlalu tinggi, juga tak baik terlalu rendah.

Meski ketika inflasi naik, mengindikasikan daya beli masyarakat yang menurun.

Dan kondisi deflasi menunjukkan harga-harga barang yang turun sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.

"Penting bagi kita menjaga kestabilan inflasi. Rendah pun tak baik. Kita harus berada di titik normatif 3,5 (persen). Selama masih di antara itu, artinya daya beli masyarakat stabil," kata Amsakar. (*/wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved