Ranperda Zonasi Pulau Kecil di Kepri Sudah Final, Jumaga: Di Dewan Sudah Tidak Ada Masalah

Pihaknya juga mencatat, proyek reklamasi akan mendatangkan berbagai macam persoalan seperti penyuapan, pelanggaran hukum, perusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian nelayan, pencemaran laut, dan dampak negatif lainnya.

“Dengan kewenangannya, seharusnya KPK harus memeriksa seluruh proyek ini,” tegasnya lagi.

Bahkan baginya, tertangkapnya Nurdin Basirun bersama dua orang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu menjadi sebuah pesan sarat makna bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, khususnya kabupaten/kota yang ada di Kepri sendiri.

“Pemerintah (kepala daerah beserta perangkat) tidak boleh main-main dengan perizinan reklamasi ini. Jangan dengan gampangnya memberikan izin kepada pengembang yang menjadi pelaksana proyek (reklamasi),” terangnya.

Bahkan, ia meminta setiap kepala daerah bersama perangkat untuk tidak dengan mudahnya mengobral perizinan menyangkut proyek reklamasi. (dna)