Jokowi Minta Semua Menteri Inventarisir Regulasi Berbelit-belit, Termasuk di Batam?

Mau tak mau, Indonesia harus menyiapkan serangkaian kebijakan yang dapat meredam dampak resesi tersebut sehingga ekonomi nasional tetap terus tumbuh.

Prioritas utama tentu saja bagaimana agar daya saing Indonesia semakin kuat, salah satunya meningkatkan kualitas SDM sebagai motor penggerak pertumbuhan, kemudian mendorong reformasi birokrasi dan kemudahan pelayanan perizinan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.

Komitmen Jokowi mengatasi masalah mendasar tersebut tentu tidak usah diragukan lagi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu mendorong pemerintah daerah agar menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan kebijakan pusat agar upaya penguatan ini tidak hanya terhenti di level pusat tapi juga terintegrasi dengan daerah.

Harapan terbesar penguatan daya saing nasional sudah pasti tertuju kepada kawasan perdagangan bebas dan ekonomi khusus yang tersebar di 17 kawasan di Indonesia.

Untuk ini, Jokowi memberikan perhatian khusus.

Saat ini Indonesia memiliki 5 kawasan perdagangan bebas dan 12 kawasan ekonomi khusus, namun performa ke-17 kawasan ini masih belum memuaskan terutama dalam mendorong arus investasi asing, kinerja ekspor, dan meningkatkan sektor industri.

Berbagai persoalan mendasar masih menghantui kawasan tersebut untuk berkembang. Salah satu contoh FTZ Batam.

Selama 4 tahun terakhir masih larut dalam gonta ganti pimpinan, akibat kegagalan mencapai target pertumbuhan sebagaimana harapan presiden Jokowi.

Problem dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam akhirnya diselesaikan dengan menunjuk Walikota ex-officio Kepala BP Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada pertengahan bulan lalu tentu menjadi antiklimaks agar problematika tersebut tidak semakin berlarut-larut.

Penulis berharap arah pengembangan Batam ke depan akan semakin jelas, jika melihat komposisi tim ekonomi Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf pada periode kedua ini. 

Airlangga Hartarto yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang industri sangat cocok memimpin Kementerian Perekonomian.

Kelak, Airlangga akan menjadi Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam sehingga memiliki keleluasan untuk menyusun rencana strategis masa depan.

Keputusan Jokowi menunjuk Airlangga tentu selaras dengan keinginan Presiden untuk memperkuat industrialisasi tidak saja di kawasan khusus tapi juga secara nasional.