Beda Transparansi Anggaran Masa Ahok & Anies: Semula Bebas Diakses, Kini Mesti Tunggu Sah Dulu
Sistem penganggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia.
lihat foto
Beda Transparansi Anggaran Masa Ahok & Anies: Semula Bebas Diakses, Kini Mesti Tunggu Sah Dulu
TRIBUNBATAM.id- Pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang menjadi sorotan publik.
Hal tersebut menyusul dari diketahuinya anggaran lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai miliaran rupiah.
Mengenai hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru menyalahkan sistem penganggaran digital yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.
Lalu bagaimana sebetulnya sistem penganggaran milik Pemprov DKI Jakarta tersebut?
Sistem penganggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia.
Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan predikat tersebut.
Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.
Sistem ini mulai diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.
Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem.
Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.
Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti bisa diketahui orangnya.
• Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Sebut Sistem e-Budgeting Warisan Ahok Kuno & Ada Kelemahan
Sistem e-budgeting di DKI Jakarta juga membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponennya sejak awal.
Detail yang dimaksud sering disebut dengan satuan ketiga.
