KARIMUN TERKINI

Dua Mantan Direktur PT KDH Jalani Sidang Perdana di PN Karimun

Dua mantan direktur PT KDH di Karimun, Indra Gunawan dan Muhammad Yusuf menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Karimun

Dua Mantan Direktur PT KDH Jalani Sidang Perdana di PN Karimun
tribunbatam.id/Elhadif Putra
Sidang perdana kasus iuran BPJS Ketenagakerjaan PT KDH dengan terdakwa Indra Gunawan dan Muhammad Yusuf 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Sidang perdana kasus dugaan pelanggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ratusan pekerja PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) digelar di Pengadilan Negeri Karimun, Selasa (5/11/2019).

Dalam sidang itu, kedua mantan direktur PT KDH masing-masing Indra Gunawan dan Muhammad Yusuf menjadi terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adi Nugroho membacakan surat dakwaan terhadap keduanya.

Herlambang mengatakan, keduanya telah melanggar aturan terkait tanggungjawab. Mestinya mereka menyetorkan iuran pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya.

"Sejak bulan Desember 2018 sampai Maret 2019 terdakawa tidak membayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat karyawan PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 156 orang," katanya.

Tiga Pimpinan PT KDH Ditetapkan Tersangka, Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun Mengapresiasi Disnaker

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tidak Dibayarkan, Tiga Pimpinan Perusahaan PT KDH Dijadikan Tersangka

Biar Terhindar dari Calo dan Pungli, Cek Cara Mudah Klaim BPJS Ketenagakerjaan

Usai pembacaan dakwaan, Andry Ermawan selaku Kuasa Hukum Indra Gunawan dan Muhammad Yusuf menyampaikan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Dalam eksepsinya, Andry menyampaikan sejumlah poin.

Diantaranya, kedua terdakwa diangkat sebagai direksi berdasarkan berita acara RUPS PT KDH tanggal 3 Desember 2018. Pada saat pengangkatan itu, PT KDH dalam pengawasan kurator dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang).

Namun kemudian berdasarkan RUPS Luar Biasa PT KDH tertanggal 6 Maret 201, kedua terdakwa diberhentikan secara hormat dan diganti dengan direksi yang baru.

"Dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi dan pengawasan, yang dilakukan oleh komisaris dalam melaksanakan jabatan sebelumnya," kata Andry.

PT KDH Tunggak Rp 318 Juta, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Panggil Puluhan Perusahaan

Halaman
12
Penulis: Elhadif Putra
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved