Jauh Dari Komponen Hidup Layak, FSPMI Bintan Tolak Kenaikan UMK 2020 8,51 Persen

FSPMI Bintan menilai, usulan kenaikan UMK Bintan 2020 jauh dari hasil survei internal. Komponen Hidup Layak di angka empat jutaan Rupiah.

Jauh Dari Komponen Hidup Layak, FSPMI Bintan Tolak Kenaikan UMK 2020 8,51 Persen
tribunbatam.id/alfandi simamora
Rapat pembahasan UMK Bintan 2020 di ruang rapat Kantor Bupati Bintan, Rabu (06/11/2019). FSPMI Bintan menolak usulan kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen. Dari hasil survei internal, angka kebutuhan hidup layak di Bintan mencapai empat jutaan Rupiah. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Rapat pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan 2020 bersama Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bintan di ruang rapat Kantor Bupati Bintan sempat silang pendapat. 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan menolak usulan kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen atau Rp 3.648.714. 

FSPMI mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 sebesar 19 persen atau Rp 4.001.447.

Usulan yang disampaikan FSPMI Bintan ini, berbeda dengan beberapa serikat buruh lain seperti FSPSI Reformasi, PC FAP PAR SPSI, DPC FSP LEM SPSI dan FKUI SBSI.

Mereka setuju usulan kenaikan UMK 8,51 persen dengan acuan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015. 

FSPMI Bintan menilai, usulan kenaikan UMK Bintan 2020 jauh dari hasil survei internal FSPMI.

Belum Berunding Sudah Walk Out, Serikat Pekerja Tolak UMK Batam Sesuai PP 78

Pembahasan UMK Batam 2020 Alot, Serikat Pekerja Tolak Kenaikan 8,5 Persen

JENGKEL Kenaikan UMK 2020 Langsung Ditetapkan, Serikat Buruh Batam Minta DPK Bubar

Ini belum lagi dengan rencana kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen yang berpengaruh terhadap penghasilan buruh.

"Belum lagi langkah pemerintah menarik subsidi listrik yang kami anggap berdampak terhadap buruh dan masyarakat. Dari hasil survei internal kami, komponen hidup layak di Bintan berada di angka empat jutaan Rupiah," ucap Ketua Konsulat Cabang FSPMI Bintan Andi Sihaloho Rabu (6/11).

Pengusaha di Bintan menurutnya masih ada yang tidak taat dalam melaksanakan struktur skala upah yang diamanatkan Undang Undang.

Pemerintah juga tidak tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam penerapan UMK.

Halaman
12
Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved