Hilir Mudik Lobi Menteri Lain, Menkes Desak Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah mengagendakan rapat kementerian terkait yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Rencananya rapat digelar pada pekan depan.

"Segera, mungkin pekan depan. Sepulang dari sini nanti segera saya undang. Pak deputi yang sudah saya instruksikan untuk segera undang. Kita duduk bersama," ujar Muhadjir.

Muhadjir memastikan bahwa yang dipersoalkan oleh DPR adalah kenaikan iuran BPJS bagi pengguna dari kelas III.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan bahwa penolakan DPR terkait dengan cleansing (pembersihan) data penerima bantuan iuran (PBI).

Dirinya memastikan pemerintah akan segera melakukan cleansing data, sesuai dengan permintaan DPR.

"Kaitannya dengan cleansing data itu. Nanti akan kita penuhi permintaan DPR itu," tutur Muhadjir.

Muhadjir mengaku telah mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan mengenai perkembangan proses cleansing data PBI BPJS Kesehatan.

Meski begitu, dirinya memastikan belum kesepakatan antar kementerian terkait soal langkah yang akan diambil.

"Jadi nanti akan kita bicarakan dulu. Tapi intinya, kita belum ada kesepakatan bahwa nanti akan dipenuhi. Belum ada ketetapan," pungkas Muhadjir. (Tribun Network/fel/fah/wly)