Kapolri Ancam Pecat Kapolda-Kapolres yang Minta Proyek ke Pemda
Kapolril Jenderal (Pol) Idham Azis tidak segan-segan mencopot kapolda dan kapolres bila meminta proyek ke pemerintah daerah.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id -Kapolril Jenderal (Pol) Idham Azis tidak segan-segan mencopot kapolda dan kapolres bila meminta proyek ke pemerintah daerah.
Jenderal Idham Azis mengatakan, isu adanya kapolda dan kapolres yang minta proyek ke pemerintah daerah bukanlah rahasia umum.
Idham mengatakan, ia akan menindak kapolda atau kapolres tersebut dengan mencopot jabatannya.
"Ini memang bukan rahasia umum, saya pernah dinas di luar wilayah ya harus kita tindak, obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 kapolres itu tidak goyang organisasi," kata Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Idham mengatakan, bukan rahasia umum apabila ada kapolda atau kapolres yang diisukan minta jatah proyek kepada pemerintah setempat.
Oleh karenanya, kata dia, pada rakornas bersama kepala satuan wilayah (kasatwil), ia mengingatkan agar mereka tak meminta jatah proyek.
"Makanya saya tidak ragu mengatakan waktu di depan rakornas kepada para kasatwil," ujar Idham.
Pernyataan Idham tersebut menanggapi anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan yang mengimbau agar kapolda dan kapolres tak menyusahkan kepala daerah dengan meminta jatah proyek.
"Tolong dicek, apakah jalan perintah kabid propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, kapolda, kapolres jangan menyusahkan bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," kata Trimedya.
Sebelumnya Presiden Jokowi geram mendapat laporan banyaknya oknum polisi dan jaksa yang memeras pengusaha.
Jokowi melihat praktik oknum polisi dan jaksa memeras pengusaha banyak terjadi di daerah-daerah.
Setoran yang diberikan pengusaha kepada oknum polisi ini menurut Jokowi sangatlah tidak pantas.
Maka dari itu, Jokowi meminta oknum-oknum tersebut harus di pecat.
Presiden Joko Widodo buka-bukaan bahwa ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
