Apindo Harap Pemerintah Terbitkan Omnibus Law Januari 2020, Termasuk Reformasi Sistem Upah
Apindo berharap pemerintah sesuai janji Presiden jokowi segera menerbitkan Omnibus Law pada Januari 2020. Termasuk mekanisme upah
TRIBUNBATAM.id - Omnimbus Law menjadi pembahasan serius dalam forum rapat koordinasi Apindo seluruh Indonesia di Singapura, Minggu lalu.
Apindo berharap pemerintah sesuai janji Presiden jokowi segera menerbitkan Omnibus Law pada Januari 2020.
Omnimbus law menyederhanakan sekitar 74 UU akan dijadikan 1 UU.
"Tujuan Omnibus law adalah utk memangkas semua UU dan peraturan untuk mendorong dan meningkatkan investasi di Indonesia," ujar Ketua Apindo Kepri Cahya kepada Tribunbatam.id, Kamis (21/11/2019).
Selain omnimbus law, Apindo Kepri juga berharap pemerintah mereformasi di bidang ketenagakerjaan yang saat ini dinilai tidak menarik untuk investor.
Seperti sistem pengupahan sesuai PP 78 akan membuat Batam semakin tidak kompetitif dibanding negara-negara regional kompetitor.
Seuai PP 78, besaran UMK Batam 2020 diperkirakan mencapai Rp 4,15 jutaan.
Angka ini masih menunggu keputusan Gubernur Kepri.
Dengan besaran itu, maka Batam tidak mampu bersaing dengan negara lain.
Ia mencontohkan, Malaysia UMK nya RM 1100 atau sekitar Rp 3, 6 juta, Vietnam sekitar Rp 2,6 juta, sedangkan Batam Rp 4,15 juta.
