Apindo Harap Pemerintah Terbitkan Omnibus Law Januari 2020, Termasuk Reformasi Sistem Upah

Apindo berharap pemerintah sesuai janji Presiden jokowi segera menerbitkan Omnibus Law pada Januari 2020. Termasuk mekanisme upah

Apindo Harap Pemerintah Terbitkan Omnibus Law Januari 2020, Termasuk Reformasi Sistem Upah
ist/apindo
Ketua Apindo Kepri serius membahas dengan Ketua DPN Apindo Nasional Hariyadi Sukamdani 

TRIBUNBATAM.id - Omnimbus Law menjadi pembahasan serius dalam forum rapat koordinasi Apindo seluruh Indonesia di Singapura, Minggu lalu.

Apindo berharap pemerintah sesuai janji Presiden jokowi segera menerbitkan Omnibus Law pada Januari 2020.

Omnimbus law menyederhanakan sekitar 74 UU akan dijadikan 1 UU.

"Tujuan Omnibus law adalah utk memangkas semua UU dan peraturan untuk mendorong dan meningkatkan investasi di Indonesia," ujar Ketua Apindo Kepri Cahya kepada Tribunbatam.id, Kamis (21/11/2019).

Selain omnimbus law, Apindo Kepri  juga berharap pemerintah mereformasi di bidang ketenagakerjaan yang saat ini dinilai tidak menarik untuk investor.

Seperti sistem pengupahan sesuai PP 78 akan membuat Batam semakin tidak kompetitif dibanding negara-negara regional kompetitor.

Seuai PP 78, besaran UMK Batam 2020 diperkirakan mencapai Rp 4,15 jutaan.

Angka ini masih menunggu keputusan Gubernur Kepri.

Dengan besaran itu, maka Batam tidak mampu bersaing dengan negara lain.

Ia mencontohkan, Malaysia UMK nya RM 1100 atau sekitar Rp 3, 6 juta, Vietnam sekitar Rp 2,6 juta, sedangkan Batam Rp 4,15 juta.

Halaman
1234
Penulis: Agus Tri Harsanto
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved