BATAM TERKINI
Plt Gubernur Kepri Isdianto Tetapkan UMK Batam 2020 Rp 4.130.279
Plt Gubernur Kepri Isdianto tetapkan UMK Batam 2020 Rp 4.130.279. Simak juga UMK Karimun, Bintan, dan lainnya
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
lihat foto
2. Jumat, 18 November 2019 bertempat di ruang rapat lantai 5 Gedung Graha Kepri, Kota Batam, pembahasan penetapan usulan Walikota terkait besaran nilai UMK Tahun 2020 untuk UMK Batam.
D. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disampaikan pada poin (2) di atas, Gubernur Kepri telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan UMK Tahun 2020.
• UMK Batam 2020 Diputuskan Kamis, Ini Harapan Serikat Pekerja
1. UMK Natuna ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1041 Tahun 2019 pada 21 November 2019, sebesar Rp. 3.106.975- /bulan.
2. UMK Lingga ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1042 Tahun 2019 pada 21 November 2019, sebesar Rp. 3.036.220,- /bulan.
3. UMK Bintan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1043 Tahun 2019 pada 21 November 2019, sebesar Rp. 3.648.714,-/bulan.
4. UMK Karimun ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1044 Tahun 2019 pada 21 November 2019, sebesar Rp. 3.335.902,- /bulan.
5. UMK Anambas ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1045 Tahun 2017 pada 21 November 2019, sebesar Rp. 3.501.441/bulan.
• FSPMI Akui Ada Penggiringan Batam Soal UMK, Suparapto : Sebenaranya Urutan 15 Se-Indonesia
6. UMK Tanjungpinang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1046 Tahun 2019 pada 21 November 2019, sebesar Rp. 3.006.999,-/bulan.
7. UMK Batam ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1047 Tahun 2017 pada 21 November 2019, sebesar Rp. 4.130.279,- /bulan.
E. UMK tersebut, sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) di atas, diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun, sedangkan untuk yang di atas 1 tahun terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah, dan perundingan antara Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersama Pengusaha, dengan sebaik-baiknya, dan dituangkan dalam ketentuan struktur, dan skala upah untuk diberlakukan di perusahaan.
F. Bagi perusahaan yang belum mampu melaksanakan UMK Tahun 2020 berdasarkan PP 78 Tahun 2015, dapat mengajukan Penangguhan Upah.
G. Pemprov Kepri mengharapkan semua pihak, dan seluruh elemen masyarakat untu menghargai keputusan ini, serta tetap memelihara, dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kepri. Sehingga kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
(Tribunbatam.id/endrakaputra)
