Parpol Kompak Tolak Usulan Presiden 3 Periode, Yunarto Wijaya: Jokowi Perlu Bersuara Keras Soal ini

Wacana amandemen UUD 1945 terkait tentang masa jabatan Presiden jadi perbincangan hangat publik.

Tribunnews
Yunarto Wijaya sebut Jokowi harus bersuara keras soal wacana Presiden 3 Periode 

Sehingga penambahan masa jabatan dinilai tidak ada urgensinya.

"Masa jabatan presiden satu periode atau lima tahun kali dua itu sudah cukup untuk sebuah pemerintahan nasional," ujarnya.

"Kami memandang tidak ada urgensinya untuk mengubah konstitusi kita yang menyangkut tentang masa jabatan presiden," imbuhnya.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menilai masa jabatan presiden selama 2 periode atau 10 tahun sudah cukup untuk sebuah pemerintahan.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menilai masa jabatan presiden selama 2 periode atau 10 tahun sudah cukup untuk sebuah pemerintahan. (Tangkapan Layar Kompas TV)

Ahmad Basarah mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah dihidupkan kembali Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait pergantian visi - misi atau program pada setiap pemilihan presiden yang baru tidak ada lagi.

Karena kalau GBHN dimunculkan kembali akan memastikan adanya pembangunan nasional yang berjalan dengan berkesinambungan.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut melantangkan suaranya untuk menolak wacana amandemen UUD 1945.

Juru Bicara PKS, M Kholid mengatakan adanya penambahan masa jabatan presiden ini akan sangat membahayakan semangat reformasi.

Kholid menilai masa jabatan dua tahun sudah tepat.

Sosok Ani Idrus, Wajah Wartawati Senior yang Tampil di Google Doodle Hari Ini

757 Kepri Jaya FC vs Persimuba Sekayu, Laskar Melayu Optimistis, Persimuba Tampil All Out

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019)
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019) (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

"Jangan sampai ada penambahan masa jabatan yang panjang, wah itu bahaya," ujar Kholid

"Justru semangat reformasi adalah kita membatasi kekuasaan itu kan, 2 periode kan," imbuhnya.

Kholid mengaku PKS akan tetap menjaga semangat reformasi dan akan selalu pro dengan demokrasi.

Jadi menurutnya tak perlu ada perubahan masa kepemimpinan untuk presiden dan wakil presiden.

Partai Gerindra juga ikut menyoroti wacana yang telah berkembang di publik ini.

Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Ahmad Riza menilai masa jabatan dua tahun seperti saat ini sudah sangat ideal tidak perlu ada perubahan lain.

Hasil Liga 1 2019 - Persebaya Tekuk Persipura 1-0, Gol David da Silva jadi Penentu Kemenangan

Dituduh Terorisme dan Sempat Ditahan, Polisi Diraja Malaysia Bebaskan 2 Suporter Timnas Indonesia

Ahmad Riza Patria
Ahmad Riza Patria (Danang Triatmojo/Tribunnews.com)
Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved