Taksi Online dan Konvesional Batam Ribut Terus, Anggota DPRD: Harus Ada Sanksi Hukum

Taksi Online dan Konvesional Batam Ribut Terus, Anggota DPRD: Harus Ada Sanksi Hukum

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kisruh antara driver taksi online dengan taksi konvensional sudah puluhan kali terjadi.

Persekusi hingga pemukulan, seperti yang terjadi di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Selasa (3/12), juga kerap terjadi.

Masalah ini kemudian menjadi konflik kelompok dan membuat gaduh serta mengganggu masyarakat lainnya.

Cekcok tersebut umumnya didamaikan oleh pihak terkait. Di satu sisi, setiap masalah diselesaikan, kisruh kembali berulang.

Menurut anggota Komisi I DPRD Kota Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan Tohap Erikson Pasaribu, perdamaian memang perl, namun aparat terkait juga harus tegas jika kasus ini sudah masuk ke wilayah pidana.

Persekusi dan pemukulan, kata Tohap, sudah termasuk pidana dan hal ini harus diusut tuntas secara hukum.

Sebab, selama ini, perdamaian ternyata tidak membuat masing-masing pihak belajar untuk menyelesaikan masalah dengan baik tanpa harus ribut-ribut.

"Kami juga ikuti perkembangan ini. Untuk mengatasi ini, siapapun pelaku pemukulan harus diseret ke ranah hukum. Soal perdamaian dan memaafkan tidak bisa menghapuskan pidana. Jadi biar ada efek jera bagi pelaku," kata Tohap.

Tohap mengatakan, perseteruan kedua kubu transportasi ini telah lama terjadi.

Bentrok dan kekerasan fisik pun tak terelakkan, termasuk persekusi. Karena itu, kata Tohap, jika tidak ada efek jera, maka hal ini akan terus berulang.

Hal lain yang menjadi sorotan Tohap adalah manajemen transpostari yang tidak jelas antara Dishub Kepri dan Batam.

Kewenangan ada pada Dishub Kepri sementara mereka berada di Tanjungpinang.

Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di Kota Batam karena kantor Dishub ada di Tanjungpinang.

Ia meminta Dishub Kepri dan Kota Batam membereskan hal ini sehingga tidak lagi berlarut-larut.