Harga Sembako di Batam Lebih Mahal Dibanding Wilayah Lain, Ini Penyebabnya Versi BP Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Harga kebutuhan barang pokok di Kota Batam dinilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta.
Kalau harga di Batam lebih tinggi dibanding Jakarta, berarti ada beban biaya yang diterima oleh pengusaha.

Demikian hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Sudirman Saad.

Menurutnya pengawasan terhadap barang impor, terlalu banyak.

Apalagi kapal pengawas di laut Batam, sehingga (kapal importir) bisa dua atau tiga kali diberhentikan.

Kondisi ini menjadikan status free trade zone (FTZ) Batam tidak efisien.

"Di Pelabuhankan sudah ada BC (Bea Cukai), KPLP dan lainnya. Terlalu banyak dan itu bisa menjadi beban yang diterima konsumen juga," ujar Sudirman di ruang kerjanya, Selasa (10/12/2019).

• Bupati Bintan Apri Sujadi Beri Bantuan Sembako Korban Bencana Alam di Tambelan

Biaya tambahan dikeluarkan importir, yang seharusnya bisa tidak dikeluarkan. Jadi ada struktur biaya tambahan yang dibebankan ke konsumen.

Sementara itu terkait antisipasi untuk daerah lain di luar FTZ, menurut dia bisa dibenahi. Tapi dalam pengawasan barang masuk dan keluar bisa dikurangi di laut.

"Soal rembesan keluar seperti dulu, memang harus dibenahi. Tapi tidak dengan pengawasan berlapis-lapis. Jadi penting penataan dalam penyusunan kuota," tegasnya.

Ia melanjutkan terkait dengan barang masuk, seperti rokok dan minuman keras (miras) berdasarkan ketentuannya memang sudah harus bayar. Namun karena Batam termasuk kawasan FTZ, sehingga pihak Bea dan Cukai (BC), belum menerbitkan berapa biaya masuknya.

Direncanakan pihaknya akan melakukan pembahasan dengan DK dan Menteri Keuangan minggu depan terkait hal tersebut.

• Ditanya Soal Lonjakan Harga Sembako, Ini Jawaban Balon Walikota Batam, Candra & Surya Makmur

Mereka akan menyusun kuota secara bersama-sama, untuk menghadirkan kuota yang transparan dan akuntabel.

"Kita benahi juga sistem untuk ijin impor, untuk kemudahan. Kita akan bicarakan bersama termasuk kuota kedepan," harap dia.

"Mikol dan rokok tidak masuk dalam fasilitas FTZ. Tapi BC belum bisa menerbitkan (tagihan cukai). Karena Batam kawasan FTZ. Batam seharusnya bebas. Makanya, minggu depan rapat DK dan Menkeu juga, ini isu yang akan kita munculkan," janji Sudirman.

Batam, kata dia, termasuk daerah dengan destinasi wisata, yang membutuhkan mikol dan rokok.

• Lisan Fatimah Tak Berhenti Ucap Syukur, PWI Anambas Beri Bantuan Sembako

Hal ini di tengah banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang berlibur di Batam.

"Memang harus ada solusi lain," tuturnya.

Sementara itu, menanggapi kuota impor barang di 2020 mendatang, Kasubdit Perindustrian Lalulintas Barang, BP Batam, Krus Haryanto mengatakan pihaknya akan mengundang importir. Saat ini, jumlah importir di Batam, ada 600 perusahaan, yang mendapat izin memasok.

"Kita kita akan undang pelaku impor, termaksud mikol dan rokok. Agar tidak terjadi kekeliruan pengalokasian kuota," kata Krus. 

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)