Jadi Pembicara Natuna Jantung Indonesia di Tanjungpinang, Hinca Panjaitan Janji Bawa Usulan ke Pusat
Dalam diskusi di Tanjungpinang, Hinca Panjaitan berjanji usulan dan saran yang disampaikan akan dibawa ke Pemerintah Pusat.
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Sekretaris Jendral DPP Demokrat Hinca IP Panjaitan datang ke Tanjunggpinang, Provinsi Kepri.
Hinca datang untuk memenuhi undangan sebuah diskusi yang mengangkat tema 'Natuna Jantung Indonesia' di Gedung Aisyah Sulaiman, Tepi Laut Tanjungpinang, Jumat (10/1/2020).
Ketiga, ketersediaan alat tangkap ikan yang masih kurang maksimal.
Keempat, para nelayan menginginkan bantuan kapal dari pemerintah pusat yang berkapasitas besar.
Kelima, keinginan untuk Kabupaten Natuna menjadi pusat pelelangan, dan penjualan, serta penampungan ikan terbesar di bagian Barat Indonesia.
Politisi Partai Demokrat tersebut menyampaikan, apa yang menjadi pembahasan pada diskusi dengan tema 'Natuna Jantung Indonesia' akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat.
• Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan Gelar Diskusi Soal Natuna di Tanjungpinang
"Pertama hasil diskusi ini akan dibicarakan di fraksi Demokrat dulu, dan meneruskan ke bagian komisi yang membidangi," ujarnya, usai melaksanakan diskusi bertempat di Gedung Aisyah Sulaiman, Tepi Laut Tanjungpinang, Jumat (10/1/2020).
Menjabat sebagai Sekjen DPP Demokrat, Hinca sangat tertarik untuk memenuhi perjuangan nelayan Natuna mendapatkan kapal yang berkapasitas besar.
"Memang pemerintah harus berikan kapal yang besar. Laut Natuna bukan hanya dipinggir pantai ikannya, tapi sampai ketengah hasil laut sesungguhnya," ujarnya kembali.
Menurutnya tidak menjadi masalah bila masing-masing kecamatan mendapatkan bantuan kapal berkapasitas besar.
"Kalau dari permintaan masyarakat, setiap kecamatan dapat 10 bantuan kapal," sebutnya.
Hinca juga sangat setuju bila Natuna dijadikan lokasi tempat penjualan ikan nasional sekaligus tempat penampungan terbesar di Indonesia.
"Saya rasa sangat mungkin Natuna mendapatkan hal itu. Dari masyarakat terbantu, negara pun mendapat pemasukan," tutupnya.
Kabar Terkini Laut Natuna Setelah Kedatangan Jokowi
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi menyampaikan kabar terkini laut Natuna setelah Presiden Jokowi ke Natuna.
Presiden Jokowi berserta rombongan berkunjung ke Natuna, Kepri, Rabu (8/2/2020).
Jokowi menyikapi menghangatnya hubungan China dengan Indonesia akibat masuknya kapal China ke ZEE Indonenesia.
Mayjen Sisriadi mengatakan, Pemerintah China di Beijing membaca kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna Kepulauan Riau dengan cermat.
Sisriadi mengatakan, kunjungan Jokowi adalah sebuah pesan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Cina.
• Dianggap Lembek Sikapi Konflik Natuna, Prabowo: Negara Kita Demokrasi
Hal itu terkait masuknya kapal-kapal ikan dan coast guard Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.
Karenanya, ia mengatakan, pasca-kunjungan Jokowi ke Natuna kemarin, Kamis (9/1/2020), tidak ada lagi kapal ikan dan coast guard Cina di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
"Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing."
"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020).
Meski begitu, ia mengatakan TNI tetap melakukan operasi rutin pengamanan di wilayah tersebut, sesuai perkembangan situasi taktis di lapangan.
Jika sudah benar-benar aman, ia mengatakan fokus operasi akan beralih ke Indonesia secara keseluruhan.
• TNI Pastikan Keamanan Nelayan Pantura yang Melaut di Perairan Natuna
• Cerita Kepala Bakamla Usir Kapal China di Perairan Natuna, Berbekal Sebuah Keris, Kapal Asing Mundur
"Pengamanan tetap kita lakukan. Jadi saya ulangi sekali lagi, TNI tetap melakukan operasi rutin, operasi itu operasi rutin."
"Mungkin hanya intensitasnya akan kita lihat perkembangannya di lapangan, artinya perkembangan taktis gitu ya," jelas Sisriadi.
Ia mengatakan, terakhir TNI mengerahkan delapan Kapal Perang Indonesia (KRI) dan patroli udara intensif.
"Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu ada delapan KRI, kemudian patroli udara intensif satu sampai dua flight. Satu flight, empat pesawat udara," beber Sisriadi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, hubungan Indonesia dan Tiongkok baik-baik saja.
Hal itu ia sampaikan saat bertemu Duta Besar Tiongkok untuk RI Xiao Qian, dalam acara yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).
• Sejak Jokowi Kunjungi Natuna, Kapal Tiongkok Sudah Tidak Masuk Lagi
• Konflik Laut Natuna, Presiden Jokowi: Sekali Lagi, Kedaulatan Tidak Bisa Tawar-menawar
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Laut Natuna tidak akan meretakkan kehangatan hubungan kedua negara.
Terlebih, kehadiran Dubes Tiongkok menjadi sinyal Negeri Tirai Bambu dan Indonesia akan tetap solid dalam berhubungan bisnis.
"Enggak ada tuh, (hubungan Indonesia-Tiongkok) baik-baik saja, (buktinya ada) Pak Dubes (Tiongkok) ini."
"Kakak beradik kan suka juga gesekan," kata Luhut.
Hal senada disampaikan Duta Besar Tiongkok untuk RI Xiao Qian, yang mengakui hubungan persahabatan bisa saja suatu waktu mengalami perbedaan pandangan terkait persoalan tertentu.
Namun, Indonesia dan Tiongkok yang telah menjadi sahabat ini, nyaris memiliki kesamaan perspektif untuk banyak sektor, sehingga kerja sama pun hingga kini terus dilakukan kedua negara.
Persoalan Natuna merupakan salah satu hal yang mungkin dipandang berbeda.
Namun, Qian menegaskan Indonesia dan Tiongkok akan mampu menyelesaikan masalah tersebut, dan ia pun menjamin bahwa hal ini tidak akan mengganggu kerja sama investasi antara kedua negara.
"Kami memiliki hubungan yang sangat baik di banyak sektor ya, tapi teman baik terkadang punya perspektif yang berbeda, (saya yakin) kami bisa menyelesaikan masalah ini," papar Qian.
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, hubungan bisnis yang terjalin dengan Tiongkok murni, dan tidak akan ditarik ke ranah pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat menegaskan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan NKRI, dan Natuna tetap dipertahankan sebagai wilayah kedaulatan negara ini.
Menurut Luhut, kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan Tiongkok selama ini terjalin secara profesional, baik itu di bidang investasi maupun sektor lainnya.
"Ini saya klarifikasi, kita tidak ada sama sekali G to G dengan Tiongkok," ujar Luhut, saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).
Bukan Government to Government (G2G), melainkan Business to Business (B2B).
Sehingga Luhut menegaskan, gesekan kecil di Natuna tidak akan mempengaruhi kerja sama B2B dengan Tiongkok.
"Tiongkok sangat kooperatif (bekerja sama) dengan kita, saya kira (kerja sama) dengan Tiongkok bagus saja," jelas Luhut.
Kendati kapal cost guard dan kapal nelayan Tiongkok memasuki perairan Natuna, Luhut kembali menegaskan hubungan baik yang selama ini terjalin antara kedua negara tidak akan mengalami gangguan.
Ia menekankan, selama ini Negeri Tirai Bambu itu tidak pernah menarik ulur investasinya, atau menghentikan kerja sama yang telah terjalin dengan Indonesia terkait kasus seperti ini.
Katanya, hubungan kedua negara tetap profesional, bisnis tidak ada kaitannya dengan kedaulatan negara.
"Tiongkok pun tak pernah minta men-trade off kedaulatan kita, antara investasi, enggak ada urusan dengan itu, kedaulatan is kedaulatan," tegas Luhut.
Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Ia memandang masalah hubungan B2B dengan Tiongkok dan peristiwa yang terjadi di Natuna, sebagai dua hal yang berbeda.
Menurutnya, apa yang terjadi di Natuna adalah masalah kedaulatan dan itu kaitannya adalah dengan hukum.
Sedangkan kerja sama Indonesia dan Tiongkok yang terjalin selama ini adalah murni bisnis.
"Sekali lagi saya mengatakan bahwa investasi dengan persoalan Natuna (adalah) dua hal yang berbeda," tegas Lahadalia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).
"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81 ribu, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau)."
"Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan."
"Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," kata Jokowi dalam keterangan Biro Pers Kepresidenan.
Oleh karenanya, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.
Terkait insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.
"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak."
"Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," terang Presiden. (tribunbatam.id/endra kaputra/wartakotalive/gita irawan)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Kapuspen TNI: Kapal Nelayan dan Coast Guard Cina Tinggalkan ZEE Indonesia Setelah Jokowi ke Natuna
