BATAM HARI INI
Kisruh Taksi Online di Batam, Kanwil I KPPU Medan Sebut Pemerintah Provinsi Kepri Kurang Tegas
Kepala Kanwil I KPPU Medan, Ramli Simanjuntak menilai, persoalan taksi online di Batam hanya butuh ketegasan dari Pemerintah Provinsi Kepri.
lihat foto
Sawir tak ingin keributan antara taksi online dan taksi konvensional di Batam terus terjadi dan membuat 'pihak ketiga' mengambil keuntungan dari situasi ini.
"Kearifan lokal itu jangan dipolitisasi. Perda belum ada, Perwako belum ada kok sudah ada kearifan lokal. Kalau memang sebagian orang meminta kearifan lokal, saya sebagai pengelola ASK tempat taksi onlinebernaung juga ingin memintanya. Memang kalau kami memanfaatkan teknologi tak boleh bicara kearifan lokal," sesalnya.
Seharusnya, lanjut Sawir, Dishub Kepri dapat memberikan sosialisasi terkait izin operasional taksi online di Batam kepada seluruh pengelola kawasan.
Tugas ini menurutnya lagi menjadi kewajiban Dishub Kepri sebagai pemberi izin.
"Izin yang terbit itu sudah mendapat rekomendasi dari Dishub Batam. Sudah uji KIR, dan sudah Surat Penetuan Jenis Kendaraan (SPJK). Kenapa masih dipersoalkan keberadaannya. Taksi online ini sudah sama dengan angkutan umum loh," ucapnya.
Dia juga meminta pihak aplikator ikut turun tangan untuk menyikapi persoalan ini.
Sawir tak ingin pihak aplikator hanya berdiam diri dan membiarkan 'bola panas' ini semakin membesar.
Ratusan pengemudi taksi konvensional menyelenggarakan aksi solidaritas di sekitar kawasan mal di Batam Centre, Kamis (2/1/2020) lalu.
Aksi ini adalah bentuk kekecewaan mereka atas keputusan pengelola mal yang berlokasi dekat pelabuhan dan kantor pemerintahan itu memperbolehkan taksi online menjemput penumpang di dalam kawasan mal.
Komisi III DPRD Batam Angkat Bicara
Pro kontra taksi online di Kota Batam, Provinsi Kepri mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPRD Batam, Thomas Arihta Sembiring.
Dia menyayangkan keputusan manajemen sebuah mal di Batam Centre yang mencabut izin taksi online yang diperbolehkan menjemput penumpang di kawasan mal.
"Apapun itu, seharusnya tunduk pada aturan yang diterbitkan pemerintah melalui PM 118 tahun 2018. Kalau izin operasional telah diterbitkan, artinya mereka legal secara hukum," jelasnya kepada TribunBatam.id, Minggu (5/1/2020).
Menurutnya, keputusan pengelola mal seharusnya mengacu pada kepentingan orang banyak, khususnya pengunjung.
Meski mal memiliki wilayahnya, hal itu harus sejalan dengan aturan milik pemerintah.
