PT KDH

Iuran Menunggak Sejak November 2018, Layanan BP Jamsostek Karyawan PT KDH Otomatis Hilang

Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumbarriau, Pepen S Almas mengatakan, manfaat untuk karyawan PT KDH hilang karena iuran yang menunggak.

tribunbatam.id/elhadifputra
Sidang putusan kasus BPJS Ketenagakerjaan PT KDH di Pengadilan Negeri Karimun, Senin (20/1/2020). 
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ikut bersuara atas kasus dua eks direktur PT Karimun Dinamika Harmonitama (KDH). 
Deputi Direktur BP JAMSOSTEK Wilayah Sumbarriau, Pepen S Almas mengatakan PT KDH merupakan peserta dan telah terdaftar pada Program BPJAMSOSTEK di Kantor Tanjungbalai Karimun sejak Maret 2013 dan baru mengikuti Jaminan Pensiun pada tahun 2017.
"Jumlah Karyawan yang terdaftar Sebanyak 152 orang, namun berdasarkan data yang kami dapatkan Perusahaan menunggak Iuran Sejak November 2018 maka dengan menunggaknya iuran tersebut manfaat BP JAMSOSTEK untuk semua karyawan PT KDH otomatis hilang," kata Pepen, Senin (20/1/2020).
Pepen menyebutkan, jika terjadi kecelakaan kerja dalam status menunggak iuran, maka hak pemulihan kecelakaan kerja BP JAMSOSTEK yang manfaatnya tanpa batas plafon. Artinya seluruh biaya rumah sakit berapapun jumlahnya seharusnya ditanggung, tidak bisa dikeluarkan BP JAMSOSTEK.
"Perusahaan yang wajib menanggung seluruh biaya pemulihan sampai sembuh. Bayangkan kalau kecelakaannya berat, biayanya bisa mengganggu kas perusahaan atau bahkan bisa membuat bangkrut perusahaan. Karena kenyataanya pemulihan kecelakaan kerja kebanyakan membutuhkan biaya sangat besar bahkan bisa sampai miliaran rupiah jika kasusnya berat,” ungkapnya.
Ditambahkan Pepen, Pihak BP JAMSOSTEK sudah berupaya untuk mengingatkan untuk PT KDH untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
"Antara lain melalui SMS blasting bulanan, Surat, Melalui Disnaker Provinsi Kepri , kunjungan langsung dan ke pihak kejaksaan. Ini merupakan langkah terakhir yang kami tempuh untuk memastikan Perlindungan seluruh Pekerja Indonesia," terangnya.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memutuskan bersalah dua mantan direktur PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH).
Hakim memutuskan hukuman pidana kurungan selama empat bulan. Mereka dianggap bersalah dalam kasus Tindak Pidana tidak membayar dan tidak menyetor iuran yang menjadi tanggung Jawabnya Kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam dakwaanya Para terdakwa Direktur Utama dan Direktur dengan inisial IG ,MY Terbukti Secara Sah dan menyakinkan Bersalah Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang R.I. No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Jo Pasal 55 Ayat (1).
 Sebelumnya, PT KDH dilaporkan karyawannya atas dugaan iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama beberapa tahun. Kasus tersebut juga sempat dilaporkan ke Polres Karimun sekitar awal tahun 2019. Berdasarkan hasil penelusuran pihak BPJS Ketenagakerjaan, PT KDH diketahui menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga ratusan juta.
Terdakwan dan JPU Kompak Pikir-Pikir
Dua terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih pikir-pikir atas putusan hakim.
Pengadilan Negeri Karimun sebelumnya memutus empat bulan penjara terhadap dua mantan Direktur PT Karimun Dinamika Harmonitama. 
Kedua pihak masih memiliki waktu selama tujuh hari sebelum adanya keputusan tetap (ingkrah) atas kasus tidak dibayarkannya iuran BPJS para pekerja PT KDH.
Kuasa Hukum kedua terdakwa, Andry Ermawan mengatakan masih akan berunding dengan kedua kliennya.
"Upaya akan kembalikan ke klien dulu. Kita masih ada waktu pikir-pikir selama tujuh hari," kata Andry usai persidangan, Senin (20/1/2020).
Diungkapkan Andry banyak fakta yang tidak tersentuh dalam kasus ini, yakni tentang kepailitan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44, 45 dan 46 tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, ada konsekuensi sanksi berupa denda sebesar dua persen di setiap bulan keterlambatan kepada pemberi kerja. 
"Maksudnya dakwaan hanya merujuk ke Undang-Undang. Dakwaan tidak menyampaikan adanya PP tentang denda keterlambatan. Sementara dari awal pihak-pihak yang akhirnya klien kita masuk ke dalam perkara ini menyampaikan tunggakan-tunggakan dan tunggakan. Sementara aturan tunggakan ada dalam PP itu," ungkapnya.
Di dalam persidangan disebutkan jumlah tunggakan dan ditambah dengan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan PT KDH sebesar Rp 432 juta lebih.
"Jadi tetap bayar karena pertimbangan meringankan termasuk BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi debitur preferen dalam kasus kepailitan. Ini bagaimana BPJSnya seharusnya tidak dibayarkan. Jadi sudah dipidana badan masih bayar juga. Double punishmen," tambahnya.
Dua mantan direktur PT Karimun Dinamika Harmonitama (KDH) sebelumnya memilih pikir-pikir terkait Pengadilan Negeri Karimun yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat bulan kepada keduanya.
Dua terdakwa, yakni Indra Gunawan yang merupakan mantan Direktur Utama PT KDH dan mantan Direktur PT KDH, M Yusuf tersebut didakwa atas kasus tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja.
Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Joko Dwi Hatmoko yang didampingi Hakim Anggota, Yanuarni Abdul Gafar dan Renny Hidayati di ruang sidang Cakra, Senin (20/1/2020) sore.
Sidang putusan kasus BPJS Ketenagakerjaan PT KDH di Pengadilan Negeri Karimun, Senin (20/1/2020).
Sidang putusan kasus BPJS Ketenagakerjaan PT KDH di Pengadilan Negeri Karimun, Senin (20/1/2020). (tribunbatam.id/elhadifputra)
 
Dalam putusannya Joko menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah tidak membayar dan menyetorkan iuran yang jadi tanggung jawabnya ke BPJS Ketenagakerjaan seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan.
"Menjatuhkan pidana penjara 4 bulan. Dan menetapkan kedua terdakwa tetap dipenjara," kata Joko.
Turut hadir dalam persidangan Jaksa Pemuntut Umum Yogi Taufik dan Kuasa Hukum kedua terdakwa Andry Ermawan.
Di dalam persidangan disebutkan jumlah tunggakan dan ditambah dengan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan PT KDH sebesar Rp 432 juta lebih, dengan jumlah 
Mereka didakwa atas kasus iuran BPJS pekerja sebanyak 152 pekerja orang.

Tiga orang unsur pimpinan PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga orang itu ditetapkan oleh Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Cabang Karimun.(tribunbatam.id/elhadifputra)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved