PT KDH

Punya Waktu 7 Hari, JPU Pilih Pikir-pikir Terkait Putusan Dua Terdakwa Eks Direktur PT KDH Karimun

Tidak hanya dua terdakwa,JPU juga memilih pikir-pikir terkait putusan empat bulan penjara Pengadilan Negeri Karimun terhadap mantan Direktur PT KDH

Punya Waktu 7 Hari, JPU Pilih Pikir-pikir Terkait Putusan Dua Terdakwa Eks Direktur PT KDH Karimun
tribunbatam.id/elhadifputra
Sidang putusan kasus BPJS Ketenagakerjaan PT KDH di Pengadilan Negeri Karimun, Senin (20/1/2020). 

Tiga orang unsur pimpinan PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga orang itu ditetapkan oleh Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Cabang Karimun.

Penetapan ini terkait dugaan iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja yang tidak dibayarkan selama beberapa tahun.

 Bingung Pilih Asuransi Kendaraan, Simak Panduan Berikut ini

 Mita The Virgin Ungkap Alasan Mantap Hengkang dari RCM Setelah 10 Tahun Diasuh Ahmad Dhani

 Dikabarkan Tak Akur, Nikita Willy Blak-blakan Soal Hubungannya dengan Sang Ayah Kini

"Tidak, hanya tiga. Ada tiga orang unsur pimpinan PT KDH. Sudah kami lakukan penetapan (tersangka)," kata Mujarab, Rabu (11/9/2019).

Akan tetapi Mujarab enggan menyampaikan identitas ketiga unsur perusahaan yang bergerak di sektor tambang granit tersebut.

"Lebih jelasnya langsung ke penyidiknya saja ya, ibu Ria Isweti," ujar Mujarab.

Bergulirnya kasus ini berawal dari karyawan PT KDH melaporkan pihak perusahaan atas dugaan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan.

Dimana karyawan mengaku gaji mereka selalu dipotong setiap bulannya untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Karyawan juga sempat membuat laporkan ke Polres Karimun di awal tahun 2019.

Akibatnya, BPJS Ketenagakerjaan karyawan tidak bisa dicairkan.

Halaman
123
Penulis: Elhadif Putra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved