VIRUS CORONA
Natuna & 2 Daerah Ini Kembali Jadi Opsi Tempat Observasi Jilid 2 Ratusan WNI terkait Corona
Yuri bilang sudah ada 3 opsi lokasi, yakni Biak, Papua dan Natuna untuk tempat observasi. Kendati demikian masih menunggu perintah presiden
"Natuna memang memiliki rumah sakit namun hanya tipe C, setidaknya kita harus memiliki rumah sakit tipe B agar dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat," ujarnya.
Hal itu bukan tanpa alasan. Rumah sakit dengan tipe menjadi kebutuhan dasar warga. Sebab, Natuna ini jauh dari segala akses kota.
Tidak hanya itu, Hamid juga meminta kepada pusat jika ada kebijakan pemerintah pusat untuk Natuna sebaiknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu sebelumnya.
Dicontohkannya seperti kejadian penempatan 238 WNI yang menjalani masa observasi di Hanggar Lanud Raden Sajad, Natuna.
Hal itu dikarenakan kurang adanya koordinasi, sehingga pada waktu itu gejolak penolakan warga meningkat. Menurut Hamid, tidak lain dari itu, karena warga memiliki rasa ketakutan.
Bahkan Hamid menilai, sudah saatnya pemerintah pusat perlu menaikkan status Pemerintah Kabupaten Natuna naik menjadi Pemerintah Provinsi Khusus Natuna.
"Saya rasa itu langkah terbaik untuk mengelola potensi yang dimiliki Natuna," ujarnya.
Natuna, menurutnya, memiliki wilayah perairan laut 99,2 persen. Namun Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengelolanya.
"Kalau Natuna jadi provinsi khusus maka kekayaan sumber alamnya dapat dikelola untuk mendorong kemajuan Natuna itu sendiri. Hari ini kan semua kewenangan penuh ada di provinsi untuk mengelola laut dari 0-12 mil, lalu kabupaten dapat apa?," kata Hamid.
Ia melanjutkan, potensi alam Natuna menyimpan kekayaan yang melimpah. Karena itulah Natuna kerap diperebutkan negara tetangga.
Tolak WNI dari Wuhan Diobservasi di Natuna
Sebelumnya, aksi unjuk rasa masyarakat Natuna terus memuncak. Tidak hanya di pintu Bandara Raden Sajad, gelombang masa terlihat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.
Pantauan TribunBatam.id, Senin (03/02/2020) pagi, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna ratusan masyarakat yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa memenuhi halaman kantor DPRD.
Mereka menolak Natuna sebagai tempat observasi ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China Minggu (2/2/2020) kemarin.
"Kami meminta pemerintah segera menarik ratusan WNI yang ditempatkan di kampung kami, disini bukan tempat untuk penyakit," teriak orator Tiyan seorang mahasiswa STAI Natuna dengan suara lantang.
Teriakan itu pun sontak diikuti oleh ratusan demonstran lainnya. Aktivitas demonstrasi itu begitu riuh.