Diambang Krisis Air, Warga Pertanyakan Sikap ATB & BP Batam; Hanya Menimbulkan Kekhawatiran

Krisis terjadi karena kebijakan sektoral di Badan Pengelolaan (BP) Batam dan pemerintah, sebagai otoritas pengelola lahan, infrastruktur dan utilitas mereka juga khawatir, krisis air ini adalah efek dari tersendatnya proses berakhirnya masa kontrak 25 tahun PT Adhya Tirta Batam (ATB), dengan Badan Otorita (BP) Batam, Oktober 2020 mendatang.

Di atas kertas, dari hitung-hitungan perusahaan pengelola air Kota Batam, PT Adhya Tirta Batam (ATB), Dam Duriangkang, sumber air utama 80% warga Batam, diyakini hanya bisa menyuplai air bersih ke 228,9 ribu pelanggan, hingga 13 Juni 2020 mendatang.

Sejatinya ATB sudah menyiapkan setidaknya 3 skenario.

Plan A penjatahan air (rationing), Plan B adalah negosiasi pengaliran air baku dari Dam Tembesi ke Dam Duriangkang, terakhir plan C membuat hujan buatan bekerjasama dengan BBPT.

Hingga awal pekan ini, ATB bersikukuh memberlakukan penjatahan air (rationing) kepada 228,9 ribu pelanggan di 17 wilayah pemukiman, akhir pakan ini.

“Kita mulai Minggu (15/3/2020) mendatang, 5 hari On 2 hari Off hingga Juni, saat debit air kembali normal,” kata Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

Penjatahan air adalah solusi pertama, Plan A, yang bersifat jangka pendek. Ini sama dengan Plan C, pembuatan hujan buatan dengan meninjeksi awan hujan dengan garam di langit pulau Batam.

Sedangkan, negosiasi antara ATB dengan BP Batam adalah plan B, yang bersifat jangka panjang.

Pihak ATB meyakini, jika BP Batam memberi izin, maka 1,1 juta jiwa penduduk kota ini bisa keluar dari krisis air jangka panjang.

Negosiasi Mentok

Stategi penjatahan air ditempuh menyusul mentoknya negosiasi pengalihan air dari Dam Tembesi ke Dam Mukakuning, dengan otoritas pengelola infrastruktur dan utilitas kota, Badan Pengelola (BP) Batam.

Dam Tembesi bisa menutupi 310 liter air perdetik ke waduk Mukakuning (volume 13,14 juta m3) yang sudah terkoneksi dengan Dam Duriangkang.

Status Waduk Tembesi hingga kini masih menggantung setelah pergantian pimpinan BP Batam.

Namun sekarang sudah terjawab. Ternyata penyebabnya yakni ada persoalan terkait status aset dan legal yang masih harus dibenahi BP Batam.

“Kami sudah melakukan tender untuk water treatment plant (WTP) dan jaringan distribusi sampai ke water reservoir seperti yang sudah diinformasikan,” kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Kamis (18/4/2019) lalu.

Sebelumnya, BP Batam memang sudah menggelar tahapan prakualifikasi dari tender pengelolaan Waduk Tembesi sejak akhir November 2028 lalu.

BP juga sudah mendapatkan nama pemenangnya.