Kritik BP Batam, Irwansyah: Tak Ada Penggiliran Air Kalau BP Batam Perhatikan Hal Ini
Krisis air di Batam, anggota DPPRD Kepri, Irwansyah kritik BP Batam: Kalau dilakukan hal ini, maka penggiliran tidak akan berlaku.
Namun, solusi tersebut justru dipertanyakan oleh Irwansyah.
Sebab, skema interkoneksi itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
“Anggaran untuk interkoneksi itu mencapai Rp 50 miliar.
Ambil dana dari mana?” ucap Irwansyah sangsi.
Lagi pula, anggaran yang dipakai untuk membangun jaringan perpipaan dari Waduk Tembesi ke Waduk Mukakuning diambil dari APBN.
Anggaran itu belum tentu sertamerta dikabulkan oleh Komisi VI DPR RI sebagai atasan BP Batam.
Irwansyah menilai, kalau bisa dikontrol oleh DPRD Kota Batam atau DPRD Provinsi Kepri, maka proses pengawasan terhadap kinerja BP Batam akan lebih mudah.
Anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti ini pun akan lebih mudah dikabulkan oleh lembaga legislative di daerah.
“Sekarang kalau kita panggil BP Batam, palingan staf biasa diutus untuk menemui kita.
Karena mereka tahu atasannya adalah Komisi VI DPR RI,” tegas Irwansyah.
Anggota DPPRD Kepri itu kemudian mengingatkan Kepala BP Batam untuk memperhatikan masalah air ini bukan malah meninjau jalan dan pelabuhan.
Dia misalnya menegaskan BP Batam berencana membangun pelabuhan Batu Ampar.
Namun, Pelindo jugalah yang pada akhirnya membangun pelabuhan tersebut.
BP Batam juga berencana membangun Bandara Hang Nadim.
Tetapi, justru yang membangun Bandara itu adalah pihak asing.