ADA Pasien Covid-19 Curhat Lewat WhatsApp, Ini Pesan Anggota DPRD Batam ke Pemko

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho meminta Pemko Batam memperbaiki prosedur pemberian informasi terkait covid-19 agar tak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Pasalnya, munculnya informasi dari banyak pintu bisa memicu kecemasan karena berita jadi simpang siur saat sampai ke masyarakat

"Media mengutip berita harusnya mengacu satu pintu. Jangan ada dari sumber A begini pendapatnya dari B begini. Sehingga semua pendapat ditampung," kata Udin dalam rakor penanganan Covid-19, Kamis (4/3/2020).

Ketidaksamaan ini juga dalam bentuk data jumlah PDP di Batam yang sering simpang siur.

Bahkan ada pasien covid-03 yang meninggal sempat curhat melalui telepon genggamnya bahwa pelayanan tidak memuaskan.

"Memang kalau begitu caranya pak, sudahlah mereka tertekan, perasaannya begitu dibuat, ya otomatis meninggal lah. Jangankan yang sakit yang jaga pun meninggal. Pelayanan di RSUD kalau bisa ditingkatkan lagi Bu Dirut. Sebenarnya kita diuntungkan ada rumah sakit dibangun di Galang ini," katanya.

• Tak Perlu Kirim Sampel Darah ke Jakarta, Batam Kini Punya 2 Alat PCR Tes Covid-19 Bantuan Singapura 

Udin meminta Pemko juga menyampaikan saat ada pasien negatif dan juga sembuh agar ada semangat masyarakat dan tahu bahwa penyakit ini tidak selalu mematikan.

"Jangan kita takut-takuti dengan jumlah PDP yang saat ini hingga ribuan. Saya tak marah pak di tengah kondisi saat ini. Kami berharap informasi 1 pintulah," kata Udin.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan dalam menangani penyebaran virus corona ini dibentuk jaringan di Puskesmas, KKP dan BTKL

"Kalau pasien dalam pengawasan (PDP) ringan bisa rawat jalan self karantina. PDP dengan pneumonia dirawat di seluruh RS di Batam. Sementara PDP berat dirawat di RSUD dan RSBP," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Didi mengungkapkan informasi yang berbeda terkait dengan RS Corona. Dimana, informasi awal yang diterima, tenaga kesehatan dari pemerintah pusat. Namun rencana itu berubah.

"Kita kemarin sudah tanyakan, jadi untuk operasional, diminta dari Pemprov," tuturnya.

Pemprov ditugaskan untuk mencari tenaga kesehatan, dalam menangani pasien virus Corona di rumah sakit Corona di Galang.

Penggajian akan ditangani Pemprov juga menggunakan dana alokasi khusus (DAK).

"DAK dari daerah dialihkan semua untuk kesehatan. Awalnya (RS) akan dikelola militer. Tapi dari Kemenkes meminta, Pemprov merekrut dan menggajinya," ujarnya.

Diakui, awalnya RS Corona akan digunakan untuk tempat penderita virus Corona yang dievakuasi dari Jakarta. Kemungkinan evakuasi akan dilakukan, jika jumlah pasien di Jakarta sudah over load.

"Tapi kemarin kami tanya ke Direktur RS Corona di Galang, itu Kolenel, dari Batam boleh juga masuk," tutur Didi. (Tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)