KPK dan Mendagri Kompak Motivasi Kepri, Daerah Gamang Realokasi Anggaran, Firli: Jangan Ketakutan

TRIBUNBATAM.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meyakinkan pemerintah daerah tak gamang melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Tito mengatakan daerah tak bekerja sendiri karena didampingi dan dibimbing lembaga-lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pandemi ini mengakibatkan perekonomian terguncang, namun negara maupun daerah tetap befokus bagaimana pengeluaran lebih kecil dari pendapatan.

• Physical Distancing Terkendala Disiplin Warga, Pemerintah Persilakan PSBB, Kepri Ogah Opsi Lockdown

• Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil, Gasak Uang Rp 70 Juta, Aksinya Terekam CCTV

Maka pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan realokasi anggaran mengarah ke rasionalisasi," katanya.

Pernyataan ini ia sampaikan saat rapat melalui video conference dengan berbagai pihak, termasuk dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau TS Arif Fadiilla, Rabu (08/04/2020).

Rapat ini membahas berbagai hal, namun lebih fokus tentang bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

• Tidak Hanya Festival Pulau Penyengat, Festival Ramadan di Tanjungpinang Ditiadakan Akibat Covid-19

Dalam kesempatan tersebut Tito juga meminta semua kepala daerah beserta jajaran dapat berpikir lebih, agar antisipasi yang dilakukan kian siap menghadapi kemungkinan lain di masa mendatang.

"Apalagi bagi daerah yang belum terpapar (Covid-19), jangan menganggap ringan masalah ini. Bayangkan dari Wuhan bisa ke Eropa bahkan ke Amerika," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Tito juga mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Permendagri No.20 Tahun 2020, yang memberi kewenangan kepala daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran, dengan tiga fokus, yakni meningkatkan kapasitas kesehatan, menyiapkan jaring pengaman sosial serta terus membantu dunia usaha agar tetap hidup (termasuk di dalamnya dunia industri).

• Punya Riwayat Pasien Positif Virus Corona, Masih Ada Warga Karimun Enggan Pakai Masker

• Daftar Pengobatan Tradisional Untuk Radang Sendi, Rekomendasi Dokter

"Namun Dirjen Keuangan Daerah menemukan ada sejumlah daerah belum melaporkan, dengan telah keluarnya Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 agar daerah yang belum paling lambat segera melaporkan ke pusat terkait realokasi dan refocussing anggaran Jumat ini," jelasnya.

"Pemda tidak bekerja sendiri, ada KPK, BPK, BPKP dan LKPP yang mendampingi, pusat dan daerah harus bersinergi dan lebih penting tidak ada niat korupsi melaksanakannya," tambahnya.

Sementara itu Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah yang ikut dalam rapat menjelaskan, Mendagri Tito Karnavian lebih banyak memberi penguatan tekad ke semua kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar bisa menjalankan realokasi dan refocussing anggaran.

• Niat dan Tata Cara Salat Taubat di Malam Nisfu Sabyan, Malam Pengampunan Dosa

• Istri Panglima TNI Beri Bantuan untuk Tenaga Medis di RS Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang Batam

"Bapak Mendagri meyakinkan pemda jangan gamang menjalankan realokasi dan refocussing anggaran.

Karena pemerintah tidak bekerja sendiri, ada bimbingan dan pendampingan dari KPK, BPK, BPKP dan LKPP ," ujar Arif di Rupatama, Kantor Gubernur, Tanjungpinang.

Lebih lanjut Arif menjelaskan semua petunjuk yang datang baik dari Kemendagri selaku pembina kewilayahan, serta paparan dari KPK, BPK, BPKP dan LKPP menjadi pedoman daerah dalam menjalankan realokasi anggaran, terlebih tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

"Dari rapat ini kami dapat pencerahan dan pedoman menjalankan realokasi anggaran berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa lebih teliti, cepat, tepat dan taat," lanjutnya.

• Glenn Fredly Meninggal Dunia, Intip Perjalanan Karir Hingga Jadi Musisi Papan Atas Indonesia

• Daftar Pengobatan Tradisional Untuk Radang Sendi, Rekomendasi Dokter

Sama halnya dengan Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri juga meminta daerah tak ragu atau ketakutan tatkala ingin menjalankan realokasi dan refocussing anggaran.

KPK pun kata Firli telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020, yang isinya berupa rambu-rambu dalam rangka penanganan Covid-19 untuk pembelanajaan barang dan jasa.

"Jangan ada rasa takut berlebihan sehingga mengabaikan penanganan kami. Lakukan tugas penyelamatan manusia, kami akan selalu membuka ruang berkomunikasi," kata Firli.

BPK-BPKP Siap Mendampingi
Kepala BPKP M Yusuf Ateh memastikan pihaknya proaktif memberikan pendampingan ke daerah yang ingin melakukan realokasi anggaran.

Apalagi, berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2020, secara tersirat BPKP sebenarnya bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan daerah.

Yusuf melanjutkan bahwa pihaknya sudah menurunkan surat kepada para gubernur atas kesediaan mereka mendampingi kegiatan realokasi dan refocussing anggaran.

• Virus Corona Berdampak Bagi Ekonomi Indonesia, Gubernur BI Menangis Lihat Kondisi Saat Ini

"Termasuk melakukan pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa secara cepat, tepat dan akuntabel. BPKP proaktif agar pemda segera bergerak, agar tidak terjadi penggunaan dana tumpang tindih,” ujarnya.

Dukungan sama disampaikan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, yang mengatakan sesuai amanat Inpres, pihaknya bertugas mendampingi dalam rangka pelakasnaaan barang dan jasa saat masa kondisi darurat seperti sekarang ini.

"LKPP juga telah mengeluarkan surat edaran tentang bagaimana pengadaan barang dan jasa bekerja secara cepat, tepat dan akuntabel," jelas Doni.

• Punya Riwayat Pasien Positif Virus Corona, Masih Ada Warga Karimun Enggan Pakai Masker

Sementara itu Ketua BPK RI Agung Firman memahami kondisi saat ini membuat pemerintah menggunakan semua upaya agar dampak dari Covid-19 tak makin meluas.

Namun ia mengingatkan daerah jangan sampai memperbesar kapasitas fiskal menimbulkan masalah baru.

Ia mennganggap untuk penanggulangan Covid-19 ini yang penting menjadi perhatian adalah refocussing dan realokasi anggaran dilakukan secara cermat sesuai prioritas.(*)